Breaking News:

Virus Corona Mewabah

75 Persen Jenazah di Pemakaman Khusus Covid-19 di Cikadut Bandung Ternyata Negatif Covid-19

Ratusan liang lahat di Pemakaman Khusus Covid 19 di Tempat Pemakaman Umum atau TPU Cikadut, Kota Bandung, dibongkar kembali atas permintaan keluarga.

Walda Marison/Kompas.com
Makam Ani Yudhoyono Tepat Didepan Makam Hasbi Ainun Habibie di Taman Makam Pahlawan, Jakarta. 

"Yang penting ada surat keterangan negatif dan ada surat izin dari otoritas pemakaman selanjutnya yang akan menerima jenazah. Kalau tidak ada surat negatifnya, kami juga tidak berani," ucap Sudrajat, yang juga menjadi koordinator penggalian makam di TPU Cikadut.

Hal senada, dikatakan Dede, petugas administrasi dan pelayanan di Kantor TPU Cikadut. "Syaratnya, keluarga  ahli waris datang ke kantor UPT TPU Cikadut. Di sana isi formulir pembongkaran, ditandatangani, tapi wajib bawa surat keterangan dari RT dan RW tempat pemakaman selanjutnya, yang intinya tidak keberatan menerima jenazah untuk dimakamkan di sana. Hal yang juga wajib, bawa surat negatif Covid," ujar Dede saat dihubungi via ponselnya, kemarin.

Dede mengatakan, biaya pemindahan makam diatur dalam Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dan Retribusi Pelayanan dan Pengabuan Mayat.

"Untuk pembongkaran makam biayanya Rp 75 ribu. Tapi kalau sudah sampai mengafani, pulasara, sampai ambulans, itu beda lagi. Itu mah sudah dari keluarga dengan petugas saja sepakatnya berapa," ucap Dede.

Dede tak membantah bahwa total biaya yang dibutuhkan untuk pembongkaran makam dan pemindahan jenazah hingga pemakaman kembali tempat pemakaman tujuan bisa mencapai Rp 1,5 jutaan rupiah.

"Tapi, yang pasti itu tidak ke kami lagi, karena tugas kami hanya pembongkaran," ujarnya.

Tidak Sembarangan

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan pemindahan jenazah yang dimakamkan dengan protokol Covid 19 tidak boleh dilakukan sembarangan, sekalipun keluarga yang memindahkan sudah mengantongi surat negatif hasil PCR.

"Kuburan digali lagi bisa kena pasal pidana. Tidak boleh dilakukan. Semua yang sifatnya berkaitan dengan Covid 19 harus ada izin satgas setempat. Jika tidak ada, itu ilegal, apapun alasannya," ucap Emil saat ditemui di Mapolda Jabar, kemarin. "Semua keputusan berkaitan dengan tindakan-tindakan Covid 19 harus dengan Satgas Covid 19 setempat. Kalau tidak ada, itu kategorinya ilegal, meski pegang surat hasilnya negatif," ulangnya.(mega nugraha/tiah sm)

Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved