Breaking News:

Kasus Penembakan Laskar FPI, Pusham UII Sebut Ada Prasyarat yang Sulit Dibawa ke Pengadilan HAM

Di sisi lain, dalam kasus FPI, Komnas HAM dalam kesimpulan penyelidikannya tidak mengkategorikan kasus FPI sebagai pelanggaran HAM berat.

ISTIMEWA
Enam Anggota FPI yang tewas ditembak mati Polisi 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Mega Nugraha

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) meminta Presiden RI Joko Widodo menetapkan kasus penembakan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek sebagai pelanggaran HAM berat dan pelaku diadili di pengadilan HAM.

Hal itu disampaikan saat bertemu presiden di Jakarta, Selasa (9/3/2021).

Lantas, jika ditinjau dari Undang-undang Nomor; 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, apa memungkinkan?

Direktur Pusat HAM Universitas Islam Indonesia Eko Riyadi menerangkan, Undang-undang Pengadilan HAM membatasi kasus apa saja yang bisa diadili di pengadilan tersebut.

Satu di antaranya, kasus genosida dan kejahatan kemanusiaan.

Genosida itu contohnya pembantaian etnis dan kejahatan kemanusiaan yakni serangan ditujukan secara sistematis, meluas, dan ditujukan ke penduduk sipil berupa pembunuhan dan lain-lain.

Baca juga: KRONOLOGI Suami Tega Tembak Istrinya Sendiri di Lampung, Tak Terima karena Minta Cerai

Baca juga: Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur Terjadi di Karawang, Terbongkar karena Tepergok Pembantu

"Dalam konteks FPI, ada beberapa prasyarat yang sulit dibawa ke pengadilan HAM. Antara lain, harus dibuktikan itu sistematis. Sistematis setidaknya ada dua indikator, perencanaan, kedua ada perintah komando," ujar Eko saat dihubungi via ponselnya, Selasa (9/3/2021).

Berdasarkan Undang-undang Pengadilan HAM, Komnas HAM dalam kasus pelanggaran HAM, berperan sebagai penyelidik.

Di sisi lain, dalam kasus FPI, Komnas HAM dalam kesimpulan penyelidikannya tidak mengkategorikan kasus FPI sebagai pelanggaran HAM berat.

"Untuk membuktikan ada perencanaan dan pembunuhan serta perintah komando, itu sangat sulit dalam kasus FPI. Kemudian untuk unsur korbannya meluas, jumlahnya banyak dan tersebar di beberapa tempat, itu juga sulit. Karena itu, Komnas HAM meyakini ada pembunuhan ilegal tapi tidak meyakini ada kejahatan kemanusiaan. Karenanya, kasus itu pelakunya harus dibawa ke pengadilan pidana, begitu cara membacanya," ucap Eko.

Ia sepakat untuk membawa kasus FPI ke Pengadilan HAM yang ada di Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar, kasus FPI harus ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat dulu. 

Baca juga: Berita Persib Bandung, Kata Nick Kuipers soal Piala Menpora 2021 dan Target Tim Asuhan Robert

Nah, syarat untuk menetapkan pelanggaran HAM berat itu, kasus FPI harus ditetapkan dulu apakah genosida atau kejahatan kemanusiaa .

"Betul, tadi saya katakan syarat menetapkan sebuah peristiwa sebagai pelanggaran HAM berat itu harus membuktikan serangannya harus meluas, sistematis," ucapnya.

Hanya saja, faktanya, Komnas HAM sebagai penyelidik, tidak menemukan adanya unsur pelanggaran HAM berat dalam kasus FPI. (*)

Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved