Breaking News:

Jokowi Teken Perpres yang Legalkan Investasi Miras di Beberapa Provinsi Ini Kata MUI Majalengka

Ketua MUI Majalengka, Anwar Sulaeman mengatakan selagi masih ada minuman lain yang halal, dirinya menolak adanya miras yang dilegalkan.

Penulis: Eki Yulianto
Editor: Mumu Mujahidin
Tribuncirebon.com/Eli Yulianto
Ketua MUI Majalengka, KH Anwar Sulaeman 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang menyebut legal dalam berinvestasi miras ditentang sejumlah kalangan.

Salah satunya datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Majalengka.

Ketua MUI Majalengka, Anwar Sulaeman mengatakan selagi masih ada minuman lain yang halal, dirinya menolak adanya miras yang dilegalkan.

Pasalnya, miras adalah salah satu minuman yang haram menurut ajaran Islam.

Baca juga: Pemerintah Bolehkan Investasi Miras di Bali, Papua dan NTT Usai Jokowi Teken Perpres 10 Tahun 2021

Baca juga: Apa Itu Perpres Miras yang Sudah Disahkan Jokowi? PKL Boleh Jualan Miras Tapi demgam Sejumlah Syarat

"Kalau memang di dunia ini sudah tidak ada lagi yang halal seperti minuman itu adalah satu-satunya air tersisa di perbolehkan.

Intinya saya menolak keras. Kalaupun ada kepentingan dibalik semua ini, tentunya harus dikaji ulang terlebih dahulu," ujar Ketua MUI Majalengka, Anwar Sulaeman saat dikonfirmasi, Selasa (2/3/2021).

Ia pun meminta, pemerintah mengkaji ulang soal rencana melegalkan investasi minuman keras tersebut.

Jangan sampai membuat kegaduhan yang berdampak terhadap masyarakat.

"Pokoknya harus dikaji ulang," ucapnya.

Seperti diketahui, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 (Perpres 10/2021) tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken regulasi itu pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Aturan soal miras tercantum dalam Lampiran III Perpres itu, yakni soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Bidang usaha miras masuk di dalamnya.

Dijelaskan bahwa syarat untuk usaha minuman beralkohol yakni dilakukan untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Baca juga: Nyaris Tanpa Busana Duda dan Gadis Muda Digerebek Warga di dalam Kontrakan, Endingnya Bahagia

Baca juga: Hampir Tiap Hari Dua Karyawati Ini Mendapat Pelecehan Seksual oleh Bos Perusahaanya di Kantor

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved