Breaking News:

PPKM Majalengka Diperpanjang, Bupati Menilai Penamganan OTG Belum Maksimal

Bupati Majalengka, Karna Sobahi menyoroti sejumlah penanganan Covid-19 yang dinilai sampai saat ini belum maksimal.

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Mumu Mujahidin
TribunCirebon.com/Eki Yulianto
Bupati Majalengka Karna Sobahi diwawancara seusai acara 'Penyerahan Petikan Keputusan Bupati Majalengka' di Aula Kantor Dinas Pendidikan Majalengka, Selasa (4/8/2020). PPKM Majalengka kembali diperpanjang. 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala micro di Kabupaten Majalengka resmi diperpanjang.

Bupati Majalengka, Karna Sobahi menyoroti sejumlah penanganan Covid-19 yang dinilai sampai saat ini belum maksimal.

Salah satunya, penanganan memperhatikan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 namun tanpa bergejala atau OTG.

"PPKM kita diperpanjang dan sekarang lebih menekankan PPKM mikro berbasis posko di desa. Artinya kita mempersempit lagi ruang gerak masyarakat terutama bagi pasien OTG agar tidak liar kemana-mana," ujar Karna saat ditemui selepas meninjau kegiatan operasi gratis katarak di Puskesmas Cigasong, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Belum Genap Sebulan Menikah Anak Bos Aneka Sandang Kuningan Meninggal Diduga karena Covid-19

Baca juga: Dua Anak Yatim Ini Ditinggal Ibunya yang Nikah Lagi, Tinggal di Rumah Sang Kakek yang Ambruk

Menurutnya, sampai saat ini masih terus naiknya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Majalengka disebabkan pasien berstatus OTG masih bergerak kemana-mana.

Artinya, tidak diam di rumah seperti yang dianjurkan selama ini.

"Dari hasil pengamatan dan penelitian kita mata rantai penyebaran COVID-19 terus berkembang akibat masih banyak pasien OTG yang bergerak kemana-mana," ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus memperketat di tingkat RT di desa yang terdapat pasien OTG Covid-19.

Dan masyarakat yang dinyatakan positif harus memahami statusnya sebagai pasien Covid-19.

"Anggarannya sudah ditetapkan oleh Kemendagri dan Kemenkeu bahwa anggaran penanganan COVID-19 di desa berasal dari dana desa untuk operasional pengawasan membuat posko dan lain sebagainya," jelas dia.

Adapun, penerapan PPKM skala micro akan berlangsung hingga 8 Maret 2021.

Hal itu sesuai instruksi dari pusat.

Baca juga: Hati Ayah Ini Bergetar Mendengar Pengakuan Sopir Truk yang Tabrak Anaknya hingga Tewas: Saya Hancur

Baca juga: Bacalah Surat Yasin 83 Ayat Setiap Malam Jumat, Inilah 5 Keutamaan Membaca Surat Yasin

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved