Breaking News:

Komisi VIII DPR RI Gagas Penerapan Verifikasi dan Validasi DTKS Periodik di Kabupaten Cirebon

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menggagas verifikasi dan validasi (verval) Data terpadu kesejahteraan sosial

Tribuncirebon.com/Ahmad Imam Baehaqi
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, saat ditemui di Ruang Paseban Setda Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (25/2/2021). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menggagas verifikasi dan validasi (verval) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara periodik di Kabupaten Cirebon.

Gagasan itu dituangkan dalam pertemuan antara Pemkab Cirebon, kepala desa atau kuwu, pendamping program di bidang sosial, unsur TNI - Polri, serta Kemensos RI di Ruang Paseban Setda Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (25/2/2021).

Menurut Sellya, target pertemuan kali ini Kabupaten Cirebon memiliki grand design untuk penanganan permasalahan sosial.

Baca juga: Nasib Orangtua Nissa Sabyan Kena Imbas Isu Perselingkuhan, Tetangga Sebut Malu Enggak Keluar Rumah

Baca juga: Banjir Menerobos Rumah Warga Desa Mekarjaya Kuningan, Barang Terbawa Arus, Sempat Bikin Heboh

"Agar kebijakan yang diambil tepat sasaran," ujar Selly Andriany Gantina saat ditemui usai kegiatan.

Saat ini, DTKS kerap diragukan validitasnya, karena faktanya masih ditemukan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah tidak tepat sasaran.

Karenanya, ia berharap, DTKS yang diverifikasi dan validasi secara periodik membuat Pemkab Cirebon memiliki basis data yang akurat terkait persoalan sosial.

Ia mengatakan, basis data yang akurat juga dapat digunakan untuk pemetaan saat hendak mengintervensi kebijakan.

Baca juga: Sering Alami Jari Tangan Kesemutan? Bisa Jadi Tanda Penyakit Diabetes, Waspadai Juga Gejala Lainnya

Selain itu, data lainnya seperti penambahan jumlah warga miskin selama pandemi Covid-19 diketahui secara akurat.

"Itu semua berdasarkan verifikasi dan validasi yang berkesinambungan, datanya update terus," kata Selly Andriany Gantina.

Bahkan, mantan Wakil Bupati Cirebon itu menyampaikan, ke depannya pemutakhiran DTKS juga akan melibatkan perguruan tinggi.

Selly menyampaikan, update DTKS secara berkala bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat.

Baca juga: 3 Orang Tewas Ditembak di Kafe di Jakarta, Ada Anggota TNI Tewas, Pelakunya Polisi yang Mabuk Berat

Namun, pemerintah daerah juga berperan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

"Termasuk untuk mengalokasikan anggaran guna verifikasi dan validasi DTKS secara periodik," ujar Selly Andriany Gantina.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: Mutiara Suci Erlanti
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved