Tiga Daerah di Ciayumajakuning Masuk Kategori Paling Sedikit dalam Vaksinasi Tahap 1
Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum katakan ada sejumlah daerah yang masuk kategori daerah paling tidak maksimal atau paling sedikit dalam vaksinasi tahap 1
Nanik memastikan tidak akan memberikan peringatan apalagi sanksi kepada para nakes yang menolak untuk divaksin. "Tidak ada. Itu kesadaran dia sendiri," katanya.
Nanik mengatakan, ada sekitar 11 ribu nakes yang bertugas di Karawang. Namun, nakes yang sudah menerima vaksin baru 8.200-an orang.
Meski ribuan nakesnya tidak datang saat vaksinasi dilakukan, Kabupaten Karawang tidak termasuk dari enam daerah, yang disebut tidak maksimal dalam vaksinasi.
Baca juga: KONDISI Terbaru Ashanty yang Terinfeksi Covid-19, Anang pun Terpaksa Absen di Indonesian Idol
Baca juga: Nathalie Holscher Perlakukan Sule Secara Romantis, Sule Merinding, Nathalie Lakukan Ini di Kamar
Menunggu Tambahan Vaksin
Ditemui di Gedung Sate, kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan sejauh ini Jabar masih menunggu kedatangan tambahan vaksin dari pemerintah pusan.
"Vaksin kalau kita pasti kurang karena masih banyak (dibutuhkan) dan kita masih nunggu drop-dropan dari pusat karena kewenangan jumlahnya dari pusat," ujarnya.
Ini pula, kata Emil, yang membuat pemprov juga terus meminta supaya pengaturan vaksinasi yang kini tengah berjalan dilakukan oleh Pemprov Jabar.
"Kita sudah mengajukan di Jawa Barat dengan kesiapannya, ingin melakukan vaksinasi secara desentralisasi," kata Gubernur.
Melalui desentralisasi kebijakan vaksinasi, katanya, pemberian vaksin Covid-19 dapat dilakukan secara lebih cepat.
Selama ini, ujarnya, terjadi berbagai dinamika mengenai vaksinasi Covid-19 di Jabar yang membutuhkan penanganan segera dari daerah.
"Sehingga minta izin, kita yang ngatur siapa yang disuntik kira-kira begitu. Supaya kalau ada dinamika di lapangan, kita bisa mengambil diskresi yang lebih adil," katanya.
Pada bagian lain, Emil menyatakan dukungannya terhadap perizinan bagi badan usaha untuk menyediakan vaksin Covid-19. Hal itu, menurut Emil, akan mempercepat proses vaksinasi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi.
"Kalau ekonomi mau cepat beres, kita semua harus cepat beres divaksin. Kalau cepat beres divaksin itu bisa menggunakan mandiri, itu kita harus pilih juga," ujarnya.
Vaksinasi mandiri ini, kata Emil, akan membantu percepatan proses vaksinasi Covid-19 yang diberikan secara gratis oleh pemerintah melalui puskesmas.
"Kalau saya sih mendukung, karena kalau semua ikut antrean di puskesmas, pasti telat dan lama. Regulasimya, berapa persen jalur mandiri secara kriteria, berapa persen yang ikut antrean di puskesmas," katanya.