Breaking News:

PNS di Kuningan Dilarang Berlibur, Menikmati Libur Tahun Baru Imlek Diam di Rumah Saja, Terapkan 5M

Bupati Kuningan H Acep Purnama senantiasa mengikuti arahan dan kebijakan tersebut.

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Fauzie Pradita Abbas
Tribunnews.com/ Herudin
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Meneruskan amanat Mentri PAN RB, yakni Tjahjo Kumolo yang tertulis tentang pelarangan Pegawai Negeri Sipil ( PNS) tak boleh mudik dan berpergian di sela perayaan Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili yang jatuh pada 12 Februari 2021.

Bupati Kuningan H Acep Purnama senantiasa mengikuti arahan dan kebijakan tersebut.

"Pemerintah menegaskan kembali supaya PNS menerapkan 5M dan tak boleh mudik atau berpergian, apalagi liburan," kata Bupati, Rabu (10/2/2021).

Bupati menyebut potensi penyebaran dan penularan Covid-19 akan sama seperti libur panjang akhir tahun lalu.

"Hal ini jika kita tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Selain itu, tingginya mobilisasi saat libur panjang akan memperburuk pandemi di Indonesia, khususnya di masing-masing daerah," katanya.

Dalam kebijakan di pergantian Tahun Baru Imlek, kata Bupati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo melakukan pembatasan mobilitas dengan larangan bagi PNS untuk bepergian ke luar daerah dan mudik melalui keterangan tertulis dan berlaku pada PNS.

"Larangan ini merupakan salah satu upaya mencegah potensi peningkatan kasus Covid-19 akibat perjalanan atau mobilitas saat Tahun Baru Imlek.

Kemudian, pembatasan mobilitas bagi PNS ini tercantum dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 4/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai PNS selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam Masa Pandemi Covid-19," ujarnya.

Oleh karenanya, kepada pegawai PNS dan keluarganya itu dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama periode Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili.

"Surat edaran yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada 9 Februari 2021 ini berlaku untuk periode 11-14 Februari 2021.

Namun, apabila dalam periode tersebut seorang PNS mengalami keadaan mendesak dan terpaksa melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka pegawai yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansinya terlebih dahulu," ujarnya.

Meskipun telah memperoleh izin untuk bepergian ke luar daerah karena keadaan mendesak, seorang PNS juga harus memperhatikan empat hal dalam melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved