Breaking News:

Wali Kota Malang Kritik Kebijakan Mendagri TIto Soal PPKM Mikro, 'Kenapa Tak di Seluruh Wilayah?'

Sutiaji menilai, PPKM berbasis mikro tidak akan efektif jika dilaksanakan secara parsial.

(KOMPAS.COM/ANDI HARTIK)
Wali Kota Malang, Sutiaji saat diwawancara di Balai Kota Malang, Kamis (21/1/2021). 

Alexander menambahkan, salah satu tujuan PPKM berskala mikro ini yakni memperbaiki penanggulangan Covid-19 di wilayah hulu, misalnya di pedesaan.

Untuk itu, dalam PPKM berskala mikro diharapkan setiap desa bisa mendirikan posko tanggap Covid-19 yang berperan sebagai pendamping tim pelacak untuk melakukan penelusuran penyebaran Covid-19.

"Artinya harus ada posko di desa yang mendampingi puskesmas, yang mendampingi tim pelacak, sehingga mereka yang diisolasi harus 14 hari dikurung, kalau dikurung harus dikasih makan, harus diawasi," ucap Alexander.

Menurut Alexander, upaya perbaikan di wilayah hulu menjadi pekerjaan rumah semua lini, tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas kesehatan.

"Karena yang namanya pandemi, kedaruratan medic itu adalah intervensi multisektor," ucap dia.

PPKM Jawa-Bali telah berakhir

Kebijakan ini dinilai belum efektif menekan laju penyebaran Covid-19 di kedua pulau.

Hal tersebut juga diakui Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya, sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, implementasi PPKM yang semestinya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat tak mampu melakukan kedua hal tersebut.

Halaman
1234
Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved