Breaking News:

Virus Corona Mewabah

Anggota DPRD Ini Usul Pelanggar Covid-19 Sebaiknya KTP-nya Digunting Saja, Izin Pelaku Usaha Ditutup

Kurang tegasnya sanksi yang diterapkan pemerintah dalam upaya mendisiplinkan masyarakat mematuhi aturan protokol kesehatan. . .

ISTIMEWA
Pengendara yang membandel tidak mengenakan masker langsung dihukum push-up oleh petugas di Jalan DI Panjaitan Indramayu, Sabtu (9/5/2020) sore 

Laporan wartawan Tribun Jabar.id, Cipta Permana

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Kurang tegasnya sanksi yang diterapkan pemerintah dalam upaya mendisiplinkan masyarakat mematuhi aturan protokol kesehatan dianggap menjadi faktor terus meningkatnya kasus penyebaran Covid-19 di Kota Bandung.

Anggota DPRD Kota Bandung Uung Tanuwidjaja menilai pembatasan aktivitas masyarakat melalui penutupan jalan dan penerapan jam malam dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), masih jauh dari harapan.

"Perlu dipahami bahwa Covid-19 ini tidak kenal waktu. Maka penutupan jalan dan penerapan jam malam menjadi tidak efektif. Seperti apa yang disampaikan oleh Presiden, karena mobilitas masyarakat di siang hari jauh lebih besar, apalagi pada jam kerja," ujar Uung saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat (5/2/2021).

Dengan demikian, dia berharap tim Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung tidak terlalu fokus pada jam malam. Apalagi justru tak banyak orang yang berkegiatan di malam hari.

Menurutnya, bagaimana melakukan sosialisasi dalam upaya pencegahan serta pemahaman terhadap bahaya Covid-19 dan kesadaran menerapkan protokol kesehatan.

Karena saat ini masih ada masyarakat yang tidak percaya bahwa Covid-19 itu ada.

Kecelakaan Maut di Pangandaran, Pemotor Tak Pakai Helm, Kepala Bocor Setelah Gagal Hindari Lubang

Kasus Dugaan SPPD Fiktif Sekda Subang, Penyidik Sedang Mencari Tahu ke Mana Aliran Dana Rp 800 Juta

Ujang Bustomi Pengagum Rhoma Irama, Lagu Favorit Bulan Bintang, Namun Tak Dituruti Saat Minta Ini

Bahkan, lanjutnya, terdapat beberapa daerah yang tidak menerapkan pembatasan namun memiliki tingkat kasus Covid-19 yang tidak sebesar Kota Bandung.

Hal itu dilatarbelakangi oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang tinggi, buah kerja keras upaya sosialisasi petugas pemerintah hingga unit terkecil yaitu RW, RT, hingga pelosok daerah.

"Selain pemahaman, yang tidak kalah penting adalah pemberian sanksi yang diterapkan pemerintah yang dapat memberikan efek jera secara tegas bahkan  lebih keras," ucapnya. 

Uung menuturkan, pemberian sanksi keras bagi masyarakat yang terbukti melanggar harus dilakukan.

Misalnya, selain mendata, e-KTP yang bersangkutan juga dilubangi sesuai dengan jumlah pelanggaran yang telah dilakukan. 

Mayat Perempuan Tertancap Bambu 60 Cm di Garut Terungkap Identitasnya, Sering Nangis Sendiri

Ayu Ting Ting Gagal Menikah, Sang Adik Kini Beri Dukungan, Tulis Kalimat yang Menyentuh Hati

"Bahkan, kalau sampai tiga kali lakukan pelanggaran, KTP yang bersangkutan dipotong atau digunting di depan mereka dan dipersulit untuk dapat mengurus identitas kependudukan di Disdukcapil, hingga batas waktu tertentu. Maka saya rasa, hal ini jauh akan memberikan efek jera dibandingkan sanksi sosial atau sanksi denda Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu yang masih mau dikeluarkan oleh kelompok masyarakat," ujar Uung. 

Begitu juga, bila pelaku usaha yang melanggar bukan hanya melakukan penyegelan, tapi langsung dilakukan pencabutan izin usaha.

"Maka dengan adanya upaya keras ini pasti akan membuat pelanggar protokol kesehatan berpikir ulang, karena sebagai warga negara selain kita memiliki hak, tapi juga memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan pemerintah sebagai penyelenggara negara," katanya. (*) 

Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved