Breaking News:

Virus Corona Mewabah

Tubuh Bupati Sleman Baru Disuntik Vaksin Sinovac Buatan China, Nyatanya Tetap Saja Positif Covid-19

Baru seminggu tubuhnya disuntik vaksin Sinovac buatan China, Bupati Sleman malah positif Covid-19.

Istimewa
Vaksin Covid-19 buatan Sinovac, China. 

"Tetap pakai masker, jaga jarak, harus pakai, Pak," timpal Budi.

Rencana pemerintah memberikan insentif kepada masyarakat yang mengikuti program vaksinasi dilakukan setelah adanya kritik terhadap pernyataan Wamenkumham, Eddy Hiariej.

Saat iru ia menyebut bahwa berdasarkan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan, siapa pun yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana.

Eddy menyebut alasan adanya ancaman sanksi lantaran di UU Kekarantinaan Kesehatan, terdapat kewajiban yang harus dilakukan warga negara ketika masa wabah, salah satunya mengikuti vaksinasi.

"Ketika kita mengatakan vaksinasi ini kewajiban maka secara mekanisme jika ada warga negara tidak mau divaksin bisa kena sanksi pidana. Bisa denda, bisa penjara, bisa juga kedua-duanya," jelas Eddy.

Budi mengatakan, pernyataan Eddy itu sudah dibahas di internal kabinet.

"Saya paham bahwa ada salah satu wakil menteri yang mengucapkan hal-hal yang sifatnya mengancam."

"Sudah kita bicarakan di kabinet juga agar komunikasi publiknya lain kali sifatnya lebih merangkul, mengajak dan meyakinkan agar bisa memberikan dampak yang lebih baik untuk ajak rakyat ikut vaksinasi ini," jelas Budi.

Pemerintah sendiri sudah memulai program vaksinasi Covid-19 sejak Rabu (13/1/2021) lalu.

Presiden Joko Widodo menjadi orang Indonesia pertama yang disuntik dengan vaksin Covid-19 buatan perusahaan asal China, Sinovac.

Kemudian mulai Kamis (14/1/2021) kemarin sejumlah kepala daerah dan tenaga kesehatan juga disuntik vaksin Covid-19.

Pemerintah sendiri sudah memiliki sekitar 3 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac dan sudah terdistribusi ke sejumlah daerah.

Terkait program vaksinasi itu, Budi juga menegaskan bahwa pemerintah bakal menanggung biaya pengobatan peserta vaksinasi Covid-19 yang mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Budi memastikan peserta vaksinasi yang tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengalami gangguan kesehatan akibat vaksinasi akan menerima pengobatan dan perawatan selama proses investigasi dan pengkajian secara gratis.

"KIPI ini kita akan mengikuti pedoman yang selama ini sudah jalan, sudah ada komite daerah dan nasional yang mengamati KIPI. Khusus treatment anggaran yang anggota JKN akan dicover oleh BPJS, sedangkan non JKN akan dicover oleh negara," kata Budi.

Budi mengaku saat ini pihaknya tengah menggodok aturan baru soal revisi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Aturan itu bakal disesuaikan dengan masukan ahli dan tenaga kesehatan soal pemerintah yang akan menanggung seluruh biaya pengobatan peserta vaksin yang mengalami KIPI tersebut.

"Sekarang kami sedang mempersiapkan PP khusus untuk penanggungan kalau terjadi KIPI tersebut," katanya.

Tetap Protokol Kesehatan

Sebelumnya, di tengah pandemi corona, neraca perdagangan Indonesia di sepanjang tahun 2020 mengalami surplus.

Demikian data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) dimana surplus neraca perdagangan pada tahun lalu sebesar US$ 21,74 miliar.

Angka  di sepanjang tahun lalu itu tercatat  merupakan yang tertinggi sejak 9 tahun lalu.

“Kalau melacak ke belakang, tertinggi sejak tahun 2011. Jadi, pada tahun 2011 surplus dagang kita sebesar US$ 26,06 miliar,” ujar Kepala BPS Suhariyanto, Jumat (15/1) via video conference.

Meski demikian, terkait pandemi covid-19, Suhariyanto mengatakan kalau kunci perbaikan ekonomi maupun kinerja perdagangan akan bergantung pada penanganan kesehatan.

“Ya tentunya kita berharap kalau di tahun 2021 ini akan membaik. Tetapi, kuncinya kembali ke penanganan kesehatan,” tambahnya.

Ia bilang, kalau memang saat ini pemerintah sudah mulai menggulirkan program vaksinasi di Indonesia. Bahkan, di berbagai negara pun sudah ada proses vaksinasi.

Namun, tetap yang paling baik untuk menghalau penyebaran Covid-19 adalah dengan menerapkan protokol kesehatan.

Dengan kondisi tersebut, maka Suhariyanto berharap kalau di tahun ini prospek perekonomian dan perdagangan akan tetap membaik dan bahkan bisa kembali ke level sebelum Covid-19. (tribun network/dit/dod)

Bersama kita lawan virus corona.

Wartakotalive.com mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan.

Ingat pesan ibu, 3M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak).

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Seminggu Setelah Divaksin Sinovac Bupati Sleman Kena Covid19, Begini Penjelasannya, https://wartakota.tribunnews.com/2021/01/22/seminggu-setelah-divaksin-sinovac-bupati-sleman-kena-covid19-begini-penjelasannya?page=all.

Editor: Dian Anditya Mutiara

Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved