Breaking News:

KPK Dalami Peran Anggota DPRD Jabar dalam Kasus Suap Pengurusan Banprov untuk Kabupaten Indramayu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami adanya peran anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mengurus anggaran bantuan provinsi (banprov)

TribunJabar.id/M Syarif Abdussalam
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jabar di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (3/12). Mereka menggeledah sejumlah ruangan di Kantor DPRD Jabar dan membawa pulang beberapa berkas yang berhubungan dengan kasus yang menjerat Anggota DPRD Jabar Abdul Rozaq Muslim. 

Laporan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami adanya peran anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mengurus anggaran bantuan provinsi (banprov) untuk Kabupaten Indramayu.

//

Dugaan itu diusut KPK dengan memeriksa empat saksi dalam kasus dugaan suap dana bantuan provinsi untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu tahun 2019, Rabu (20/1/2021) kemarin.

Empat saksi yang digarap penyidik KPK yakni Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada BAPPEDA Indramayu, Woni Dwi Nanto; Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Jabar (eks Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Jabar) Yuke Maulani; PNS/Staf Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Indramayu, Ferry Mulyadi ; dan Staf ahli Partai Golkar, Muh Fajar Shidik CH.

Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan keempatnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Abdul Rozaq Muslim, anggota DPRD Jawa Barat 2014-2019.

"Keempat saksi tersebut didalami pengetahuannya terkait dugaan adanya upaya khusus dari para anggota DPRD Provinsi Jabar dalam mengurus anggaran banprov untuk Kabupaten Indramayu," kata Ali melalui keterangannya, Kamis (21/1/2021).

Penetapan tersangka terhadap Abdul Rozaq Muslim merupakan pengembangan perkara suap proyek Pemkab Indramayu yang menjerat Supendi selaku Bupati Indramayu, Omarsyah selaku Kepala Dinas PUPR Indramayu, Wempy Triyono selaku Kabid Jalan Dinas PUPR Pemkab Indramayu, dan pengusaha Carsa ES.

Keempat orang itu telah divonis bersalah dan sedang menjalani hukuman pidana.

Anggota DPRD Jawa Barat, Abdul Rozaq Muslim usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2020). Abdul Rozaq Muslim kembali diperiksa usai ditahan terkait dugaan suap pengurusan dana bantuan Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten Indramayu TA 2017-2019. Tribunnews/Irwan Rismawan
Anggota DPRD Jawa Barat, Abdul Rozaq Muslim usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2020). Abdul Rozaq Muslim kembali diperiksa usai ditahan terkait dugaan suap pengurusan dana bantuan Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten Indramayu TA 2017-2019. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Abdul Rozaq Muslim diduga menerima suap sekira Rp 8,5 miliar dari Carsa.

Suap itu diberikan lantaran Abdul Rozaq telah membantu mengurus sejumlah proyek dari dana bantuan provinsi untuk Pemkab Indramayu untuk dikerjakan Carsa.

Atas bantuan Abdul Rozaq Muslim dalam perolehan  proyek Carsa tersebut, Abdul diduga menerima sejumlah dana sebesar Rp8.582.500.000 yang pemberiannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama orang lain.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Abdul Rozaq Muslim disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam proses penyidikan yang telah dilakukan sejauh ini, KPK telah menyita uang tunai sekira Rp1,5 miliar.

Penulis: Handhika Rahman
Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved