Breaking News:

VIDEO - Indramayu Masih Dominasi Jumlah Janda Baru di Jabar, Tahun 2020 Total 9.365 Perkara Diajukan

untuk kasus perceraian tertinggi di Jawa Barat, setiap tahunnya memang selalu didominasi oleh Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Kasus perceraian di Kabupaten Indramayu masih tergolong tinggi di Provinsi Jawa Barat.

Hal ini terlihat dari data pengajuan perceraian yang dicatat oleh Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, total ada 9.365 perkara yang diterima.

Terdiri dari cerai gugat sebanyak 5.980 perkara dan cerai talak sebanyak 2.399 perkara.

Baca juga: Sebanyak 310 Kantong Jenazah Berisi Bagian Tubuh Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Berhasil Diangkut

Sedangkan bila merujuk pada laman layanan Si Kabayan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jabar, terdapat sebanyak 76.388 kasus cerai gugat dan 25.765 cerai talak, sehingga total kasus ada sebanyak 102.153 perkara.

Atau dengan kata lain, Kabupaten Indramayu menyumbang sekitar 9,17 persen dari total angka pengajuan perceraian di Jawa Barat.

Humas Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, Engkung Kurniati mengatakan, untuk kasus perceraian tertinggi di Jawa Barat, setiap tahunnya memang selalu didominasi oleh Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.

"Tapi untuk tahun 2020 ini, kita ada sedikit penurunan dibanding tahun 2019, tidak jauh berbeda sih selisihnya," ujar dia kepada Tribuncirebon.com saat ditemui di ruangannya, Senin (18/1/2021).

Engkung Kurniati menyampaikan, pada tahun 2019 ada sebanyak 9.822 perkara yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu.

Terdiri dari cerai gugat sebanyak 6.570 perkara dan cerai talak sebanyak 2.566 perkara.

Adapun untuk awal tahun ini, sampai dengan tanggal 18 Januari 2020, tercatat sudah ada sebanyak 499 perkara yang diajukan.

"Kebanyakannya sih alasannya karena faktor ekonomi," ujar dia.

Engkung Kurniati menilai, masih tingginya angka perceraian di Kabupaten Indramayu harus menjadi evaluasi pemerintah.

Sosialisasi soal edukasi sebelum menikah pun dirasa masih kurang dan belum optimal.

"Ini harus menjadi keprihatinan kita bersama, perlu adanya sosialisasi soal edukasi sebelum menikah agar lebih efektif," ujar dia. ()

Penulis: Handhika Rahman
Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved