Breaking News:

Vaksinasi Covid 19

Setelah Jokowi Divaksin Covid-19 Hari Ini, Giliran Wagub Uu Ruzhanul & Kapolda Disuntik Vaksin Besok

Uu pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan informasi baik sekaligus mengedukasi terkait vaksinasi COVID-19 agar tidak ada lagi penol

Humas Jabar
Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum 
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam
TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG -Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menegaskan, ia sudah siap disuntik vaksin Covid-19 pada Kamis (14/1). Rencananya, penyuntikan vaksin perdana di Jawa Barat ini dilakukan di RSHS Kota Bandung.
Kemudian dilanjutkan pemberian vaksin kepada Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri serta tokoh agama, politik, hingga komunitas dan sasaran utama yakni SDM Kesehatan.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hanya mendampingi dan tidak ikut divaksin karena sudah mendapat vaksin saat menjadi relawan uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 di Indonesia bersama Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto dan Kajati Jabar Ade Eddy Adhyaksa.
Uu pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan informasi baik sekaligus mengedukasi terkait vaksinasi COVID-19 agar tidak ada lagi penolakan atau keraguan dari masyarakat. Apalagi, fatwa MUI dan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM untuk vaksin Sinovac yang akan digunakan di Indonesia sudah keluar pada 11 Januari 2021.

"Saya orang pertama yang divaksin di Jawa Barat. Saya pun mengimbau masyarakat, sudah jangan ragukan lagi tentang vaksin. Ulama yang terlegalitas dengan MUI sudah menyatakan halal, Menteri Kesehatan menyatakan ini salah satu ikhtiar pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19," ucap Kang Uu melalui ponsel, Rabu (13/1).

"Selain PHBS, 3M, dan 3T maka salah satu solusi adalah vaksinasi. Oleh karena itu, kalau masyarakat ingin hilang korona harus dengan kesadaran (untuk divaksin). Kalau tidak mau, akan terjadi lagi PSBB. Kalau PSBB terjadi, yang mudharat adalah masyarakat," tambahnya.

Berbagai pihak juga menyampaikan kesiapan dan dukungan bagi Provinsi Jabar untuk menyukseskan rencana vaksinasi COVID-19 yang dicanangkan pemerintah pusat melalui konferensi video terkait rencana vaksinasi, bersama organisasi profesi, tokoh agama, hingga masyarakat, dari Gedung Pakuan, Selasa (12/1/2021). 
Ketua Komisi Fatwa MUI Jabar, KH Badruzzaman mengatakan selain berdoa kepada Allah SWT yang menciptakan penyakit, umat Muslim juga perlu berusaha lahiriah.
"Yaitu mengikuti apa yang disarankan pihak yang kompeten di bidang kesehatan. MUI Jabar juga akan menyosialisasikan tentang vaksinasi, mulai provinsi hingga desa. Semoga (program vaksinasi) ini diridhoi," ujarnya.

Menurut KH Abun Bunyamin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta yang juga tokoh Nahdlatul Ulama (NU), vaksin diperlukan demi kemaslahatan umat. "Kami yakin apa yang dilakukan, vaksinasi, dibutuhkan masyarakat untuk kemaslahatan," ucapnya.

Sekretaris PW Muhammadiyah Jabar, Jamjam Erawan berujar pihaknya mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dalam melawan pandemi. Namun, ia mengingatkan bahwa vaksinasi saja tidak cukup untuk menghentikan pandemi COVID-19.

"Muhammadiyah Jabar mendukung vaksinasi, sesuai arahan Muhammadiyah pusat beri dukungan kepada pemerintah untuk mencegah COVID-19. Pandemi tidak semata-mata selesai oleh vaksin. Meski sudah vaksinasi, diharapkan tetap ketat dalam penegakan 3M dan 3T," tutur Jamjam.

Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Bandung, Romo FX Wahyu Tri Wibowo mengatakan Gereja Katolik Keuskupan Bandung juga berterima kasih atas inisiatif dan kerja sama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. 

"Kami di paroki-paroki berkampanye tentang protokol kesehatan dan memutus rantai penyebaran. Kami bersyukur diajak bersama bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Kita mulai vaksinasi bersama, ini akan menjadi gambaran, agar warga Jabar tidak takut menerima vaksin. Kami siap mendukung, arahan gubernur akan kami sosialisasikan kepada umat Katolik di Keuskupan Bandung," ucap Romo Wahyu.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jabar, Dr Eka Mulyana menegaskan, pihaknya termasuk para dokter di 27 kabupaten/kota se-Jabar yang berjumlah 25 ribu lebih pun siap mendukung pelaksanaan vaksinasi di Jabar mulai 14 Januari mendatang.

"Ada tiga poin penting, yaitu aman, daya lindung, dan halal. Ketiganya sudah terpenuhi baik dari MUI maupun BPOM. Kami didukung pengurus IDI pusat akan mendukung penuh menyukseskan vaksinasi. Terkait masih adanya respons negatif atau ketakutan, kami rilis webinar di 27 kabupaten/kota mengenai isu terkini terkait vaksinasi ini," kata Dr Eka yang juga relawan vaksinasi COVID-19.
Vaksin Kurangi Angka Kematian
Epidemiolog memastikan vaksin dapat mengurangi angka kesakitan atau kematian akibat COVID-19 dalam waktu cepat. Sementara untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity), dibutuhkan waktu lebih dari satu tahun. 
Demikian dikatakan epidemiolog Universitas Padjadjaran dr Panji Fortuna Hadisoemarto saat menjadi narasumber dalam Rakor Sub Divisi Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 se- Jawa Barat secara virtual dari Kota Bandung, Selasa (12/1/2021) sore. Tema rakor kali ini “Vaksin Untuk Kita, Jabar Siap Vaksinasi”.

“Yang pasti, paling cepat, adalah vaksin dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian,” ujarnya.

Dengan angka kesakitan yang berkurang, diharapkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat tetap terjaga di level aman. Saat ini tingkat keterisian tempat tidur  di kabupaten/kota sudah di atas 80 persen atau dalam level kritis.

“Jika angka kesakitan berkurang, pasien yang dirawat pun berkurang sehingga BOR (bed occupancy rate) tidak akan pernah penuh,” katanya.

Menurut Panji, ada pandangan keliru di masyarakat bahwa vaksin dapat membentuk kekebalan kelompok dalam waktu cepat. Lebih keliru lagi, vaksin disamakan dengan obat yang dapat menyembuhkan penyakit COVID-19. 
“Kekebalan kelompok paling tidak butuh waktu setahun dari sekarang karena harus mencakup 70 persen penduduk,” sebutnya. 

Kekebalan kelompok, katanya, tergantung dari tiga keadaan. Pertama, seberapa tinggi penularan setelah vaksinasi. 
“Vaksin dapat mencegah sakit tapi tidak mencegah penularan. Kalau penularan masif terjadi, herd immunity tidak akan terjadi,” ungkapnya.

BPOM menyatakan efikasi vaksin Sinovac 65,3 persen. Menurut Panji, efikasi beda dengan efektivitas karena efikasi diukur pada tingkat uji klinis. Dalam kenyataannya, jika seseorang punya penyakit penyerta (komorbid) sangat mungkin efikasi 65,3 persen tidak tercapai. 
“Mungkin lebih rendah, tidak mungkin lebih tinggi. Tapi yang diharapkan tidak akan menurun terlalu jauh,” katanya. 

Keadaan kedua, seberapa lama perlindungan yang diberikan vaksin. Vaksin Sinovac yang akan disuntikkan di Jabar mulai Kamis (14/1/2021), harus diinjeksi ke satu orang dengan dua dosis atau dua kali penyuntikan. Jarak waktu antara penyuntikan pertama dan kedua adalah dua pekan. Vaksin Sinovac baru akan memberi proteksi dua minggu setelah penyuntikan kedua.

Ketiga, sebanyak apa cakupan masyarakat yang akan divaksin. Secara nasional orang yang harus divaksin 181,5 juta jiwa. Tahap pertama untuk pekerja di kantor kesehatan berjumlah 1,3 juta jiwa. 
“Ini baru satu persen saja, sedangkan herd immunity cakupannya harus 70 persen. Jadi masih buruh waktu kurang kebih satu tahun lagi. Tapi untuk mengurangi angka kesakitan, itu pasti,” katanya. 

Panji melanjutkan, orang yang positif COVID-19 sebetulnya tidak perlu disuntik vaksin. Tapi tidak menutup kemungkinan orang divaksin tapi ternyata positif COVID-19 tanpa diketahui. 
“Tapi hingga kini belum ada laporan orang yang demikian mengalami efek samping yang buruk,” ungkapnya.

Setelah disuntik vaksin, menurutnya, orang tidak perlu melakukan isolasi mandiri selama dua pekan. 
“Tapi kan pasti ada yang nanya, kan sudah divaksin kenapa masih pakai masker? Jawab saja, lebih baik dobel perlindungan daripada singel,” ujar Panji.

Namun Panji yakin vaksin Sinovac memiliki tingkat keamanan tinggi untuk disuntikkan karena sudah mengantongi izi penggunaan darurat dari BPOM. Apalagi vaksin ini sudah mengantongi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Secara umum ada empat tujuan vaksinasi secara bertahap. Tahap pertama, mengurangi angka kesakitan dan kematian. Kedua, membentuk kekebalan kelompok. Ketiga, memperkuat sistem kesehatan masyarakat. Tahap keempat, menjaga produktivitas serta mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial.

Penanggung jawab komunikasi sosial politik pelaksana KPCEN Dila Amran mengatakan, setelah vaksinasi masyarakat wajib meningkatkan disiplin prokes dari 3M ke 5M. Selain memakai masker - menjaga jarak -  mencuci tangan pakai sabun, perlu ditambah menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas.

Menurutnya, pemerintah saat ini menghadapi tantangan berat karena beberapa survei menyebutkan tingkat penerimaan vaksin masyarakat terus bergerak. Pada Agustus 2020, sebanyak 64,8 persen menerima vaksin, kemudian turun menjadi 39 persen, 37 persen, dan terakhir 31 persen.

Untuk menyukseskan vaksinasi, semua elemen dari pusat sampai RT/RW harus bergerak mengampanyekan pesan positif. 
“Lokalitas sangat penting, pemda harus lebih agresif. Faskes dan posyandu sangat penting. Jangan sampai orang datang pada suntikan pertama, tapi tidak datang pada penyuntikan kedua,” katanya.

Menurut Dila, setelah mendapat sertifkasi halal dan suci dari MUI serta izin penggunaan darurat dari BPOM, vaksin Sinovac yang sudah ada di gudang provinsi saat ini sangat aman disuntikkan. Tapi jangan lupa setelah divaksin prokes 5M harus dijalankan. 
“Pesannya adalah vaksin aman, imun, dan prokes dijalankan,” tutupnya.
Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved