Danramil Cimanggung Meninggal Tertimbun Longsor Susulan Saat Evakuasi, 11 Tewas, 8 Masih Dicari

TRIBUNCIREBON.COM - Sebanyak 11 orang tewas dalam bencana longsor yang terjadi Dusun Bojongkondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Sabtu (9/1/2021).

Dalam bencana longsor tersebut Kepala Kasi BPBD Sumedang, seorang staf Basarnas dan Danramil Cimanggung menjadi korban tewas tertimbun longsor.

Berdasarkan informasi yang Tribuncirebon.com himpun dari WAG SAR Jawa Barat ketiga korban tersebut tewas tertimbun longsor susulan saat tengah mengevakuasi warga yang telah tertimbun sebelumnya.

Adapun ketiga korban tersebut, yakni Danramil Cimanggung Kapten Prasetio, Kasi BPBD Sumedang Yedi, Kasi Trantib Kecamatan Cimanggung Suhanda. 

Sebelumnya telah terjadi longsor di Dusun Bojongkondang Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Sabtu (9/1) sekitar pukul 15.30 WIB.

Baca juga: Dilarang Pulang oleh Sang Ibu, Mahasiswa Selamat dari Kecelakaan Sriwijaya Air: Allah Maha Baik

Baca juga: Isak Tangis di Bandara Pontianak, Keluarga Penumpang Sriwijaya Air SJ-182: Istri dan 3 Anak Saya

Sebanyak 18 rumah warga yang terkena longsor pertama.

Dengan kemungkinan jumlah warga yang tertimbun longsor sekitar 8 orang.

Kemudian sekitar bada magrib tim gabungan TNI/Polri, BPBD dan warga setempat mengevakuasi korban.

Namun sekitar pukul 19.00 WIB terjadi longsor susulan kedua sehingga menimpa warga dan Tim Evakuasi.

Sekitar pukul 22.00 WIB Tim Evakuasi dari BPBD Sumedang, Basarnas, serta Polres dan Kodim 0610 Sumedang, melanjutkan pencarian dan evakuasi korban.

Tim Evakuasi berhasil menyelamatkan penyelamatan 14 korban timbunan longsor sebanyak 14 orang, 3 orang selamat dan 11 orang lainnya tewas termasuk Danramil Cimanggung dan Kasi BPBD Sumedang.

Hingga saat ini Tim Eavakuasi masih mencari 8 orang warga yang kemungkinan masih tertimbun longsor.

Sebelumnya ada 15 orang warga selamat (luka ringan), menyelamatkan diri setelah longsor kedua.

Setelah korban yang bisa diselamatkan tidak ada lagi, pada pukul 01.20 WIB pencarian dan evakuasi dihentikan dan akan dilanjutkan hari ini.

Berita Awal

Tanah longsor menerjang Perum Pondok Daud, Kampung Bojongkondang, RT 03/10 Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Sabtu (9/1/2021) sore.

Longsor yang disebabkan hujan deras itu menimbun 14 rumah. Sebanyak 12 orang masih dalam pencarian.

Dalam keterangan pers PUSDALOPS PB BPBD Provinsi Jabar yang diterima Tribun, disebutkan bahwa peristiwa itu bermula ketika hujan turun sangat deras di daerah Sumedang. 

Manajer Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Barat Budi Budiman Wahyu mengatakan hujan deras yang terjadi menyebabkan longsoran tebing setinggi 20 meter dan panjang 40 meter.

"Longsoran menimbun 14 unit rumah rusak berat. Korban luka diduga 12 jiwa. Korban masih di-assessment, belum bisa diketahui baik jumlah maupun kondisinya," kata Budi melalui ponsel, Sabtu (9/1).

Untuk melakukan pencarian terhadap korban, BPBD Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Sumedang. 

BPBD Kab. Sumedang menerima laporan, lalu mengasesment ke lokasi kejadian.

TIM BPBD Provinsi Jawa Barat pun melakukan assesment ke lokasi kejadian

Unsur yang terlibat adalah  BPBD Kabupaten Sumedang, BPBD Provinsi Jawa Barat, BASARNAS, TNI, Polsek, dan warga.

Saat ini tim tengah mengevakuasi korban yang tertimbun reruntuhan rumah dan tanah longsor. 

Karena timbunan tanah begitu tinggi, tim membutuhkan bantuan alat berat.

Budi mengatakan terjadi longsor susulan di lokasi kejadian. Semua petugas selamat dan beberapa di antaranya mengalami luka.

"Betul tadi katanya seperti itu (longsor susulan). Alhamdulillah petugas aman," katanya.

Baca juga: Ramalan Zodiak Hari Ini, Minggu 10 Januari 2021: Scorpio Merasa Tak Aman, Leo Cek Transaksi Bisnismu

Baca juga: Profil Kapten Afwan Pilot Pesawat Sriwijaya Air yang Hilang Kontak dan Jatuh di Laut, Dulu di TNI AU

Waspadai Bahaya Banjir dan Longsor

BNPB mengingatkan kembali BPBD di tingkat provinsi untuk melakukan upaya peringatan dini dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bahaya banjir dan longsor. Hal ini dilakukan BNPB di tengah puncak musim hujan pada Januari hingga Februari 2021. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyurati Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di 34 provinsi untuk terus berkoordinasi dengan BPBD di tingkat kabupaten dan kota.

Peringatan dini dan kesiapsiagaan ini didasari data prakiraan potensi banjir dan longsor pada Januari 2021 dari BMKG, yang bekerja sama dengan Kementerian PUPR, BIG, dan PVMBG.

Menyikapi hasil analisis dari kementerian/lembaga terkait itu, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan mengatakan perlu upaya pencegahan dalam meminimalkan dampak ancaman bencana banjir dan longsor yang mungkin timbul.

“Diharapkan BPBD Provinsi menginstruksikan BPBD kabupaten dan kota untuk menyiapkan langkah dan upaya kesiapsiagaan guna mencegah banjir dan tanah longsor,” ujar Lilik melalui surat tertanggal 8 Januari 2021.

Lilik menyampaikan beberapa poin upaya yang dapat dilakukan oleh BPBD, antara lain koordinasi secara berkala dengan dinas terkait dan aparatur kabupaten dan kota di daerah setempat.

Koordinasi juga dilakukan dengan mitra lokal lainnya seperti dinas dan lembaga atau organisasi seperti Kominfo, RAPI, Orari, Senkom maupun Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah. 

Lebih lanjut, beberapa alat monitoring dapat dimanfaatkan untuk memutakhirkan informasi peringatan dini cuaca dan potensi ancaman bencana, seperti situs yang disediakan oleh BMKG, Lapan maupun BNPB.

Dalam surat yang dikirimkan kepada 34 kepala pelaksana BPBD provinsi, Lilik menekankan untuk peningkatan sosialisasi, edukasi dan mitigasi terkait upaya pencegahan banjir dan longsor.

Beberapa pendekatan kegiatan tersebut dapat memanfaatkan media elektronik atau media sosial karena wilayah Indonesia sedang mengalami pandemi Covid-19.

Terkait dengan Covid-19, BNPB meminta penyiapan dan sosialisasi tempat evakuasi yang terpisah antara masyarakat sehat dengan mereka yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Selain itu, penyiapan infrastruktur 3 T, yaitu tracing, testing dan treatment di tempat evakuasi dan pengungsian sesuai protokol tempat pengungsian dan protokol kesehatan.

“Melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat terkait penyiapan fasilitas kesehatan dan sistem rujukan terutama kepada rumah sakit yang berada di wilayah risiko tinggi bencana,” kata Lilik.

BNPB mengharapkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia, peralatan, logistik permakanan.

Ini bertujuan untuk pelayanan yang berkualitas kepada para warga terdampak.

Terakhir, Lilik berpesan bahwa pemerintah daerah dapat menetapkan status darurat bencana dan pembentukan pos komando penanganan darurat bencana serta aktivasi rencana kontinjensi menjadi rencana operasi.

Ini bertujuan penanganan yang efektif apabila terjadi bencana di suatu wilayah sehingga nyawa manusia dapat diselamatkan dan meminimalkan dampak lainnya.