Breaking News:

Selalu Jadi Masalah Krusial, Bawaslu Majalengka Sebut, DPB Bukan DPT

Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) tidak bisa disamakan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Penulis: Eki Yulianto | Editor: dedy herdiana
Tribuncirebon.com/Eki Yulianto
Rapat Koordinasi Perencanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021 oleh KPU dan Bawaslu Majalengka, Rabu (30/12/2020).   

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON, MAJALENGKA - Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) tidak bisa disamakan dengan Daftar Pemilih Tetap ( DPT).

Sebab, hasil akhirnya selalu berubah dan belum final.

Artinya, kualitas pemutakhiran data bukan diukur dari seberapa bagus hasilnya.

Baca juga: Jadwal Lanjutan Pencairan Subsidi Gaji Karyawan, BLT Ditransfer Paling Lama Akhir Januari 2021

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3 Naik, Warga di Majalengka Ini Belum Tahu, Tapi Minta Jangan Kemahalan

Baca juga: 7 Wanita Kampung Dijajakan di Kafe Indramayu yang Disulap Jadi Tempat Mesum, PSK- nya dari Usia 18

Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Majalengka, Dede Sukmayadi, Jumat (1/1/2021).

Dede mengatakan, DPB itu bukan DPT dimana hasil akhirnya selalu berubah dan belum final. 

"Artinya, kualitas dari pemutakhiran data bukan diukur dari seberapa bagusnya hasil pemutakhiran. Namun, jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana proses pengawalan Pemutakhiran DPB itu dilakukan dan tentunya mengacu pada aturan yang ada," ujarnya.

Kendati demikian, Bawaslu Kabupaten Majalengka, mengapresiasi langkah KPU Kabupaten Majalengka yang telah berupaya membuat DPB sebagai bahan rujukan untuk data pemilih pada Pilkada atau Pemilu mendatang.

Upaya KPU itu terungkap dalam forum rapat yang mengundang stakeholder beberapa hari lalu.

"Kami pun mengapresiasi langkah KPU dalam memaksimalkan kegiatan kemarin, yakni pertama, akan dibuatnya aplikasi mobile sebagai alat kontrol terverifikasinya masyarakat pemilih. Kedua, langkah KPU yang rencananya akan turun langsung ke level bawah yakni desa/kelurahan dalam pemenuhan data, dinilai efektif dalam memaksimalkan pemutakhiran DPB tersebut," ucapnya.

Seperti diketahui, Bawaslu Kabupaten Majalengka hadiri kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Majalengka, Rabu (30/12/2020).

Kegiatan rutin setiap satu bulan sekali ini dilaksanakan karena data pemilih masih menjadi persoalan dari Pemilu ke Pemilu maupun Pilkada ke Pilkada. 

Sebagai rujukan fungsi dan peranan Bawaslu dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ataupun data pemilih tetap, tentunya memiliki hak dan kewajiban dalam mengawasi seluruh proses kegiatannya.

Hal itu merujuk kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 20 huruf (l).

Bahwa, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan Pemutakhiran dan Memelihara Data Pemilih secara Berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Karena dalam hal ini kita Bawaslu berkewajiban ikut mengawasi pelaksanaan Pemutakhiran DPB oleh KPU. Sesuai amanat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 104 huruf (e).

Yakni, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tandas Dede.

 
 

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved