Breaking News:

Gisel Jadi Tersangka Kasus Video Syur, Komnas Perlindungan Anak Keluarkan Rekomendasi Hak Asuh Anak

Melihat perkembangan kasus video syur yang melibatkan artis Gisella Anastasia (GA) Komnas Perlindungan Anak mengeluarkan rekomendasi hak asuh anak

Editor: dedy herdiana
Istimewa
Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait 

Sebelumnya, Komisi Nasional Antikekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) juga turun tangan menanggapi kasus video syur GA.

Komnas Perempuan berharap pihak kepolisian untuk fokus dan segera menangani hukuman bagi pelaku penyebaran video syur artis Gisella Anastasi atau Gisel (GA).

Baca juga: KABAR GEMBIRA, Subsidi Gaji atau BLT Karyawan Swasta yang Bermasalah Dilanjutkan, Ini Jadwal Cairnya

Baca juga: FPI Dibubarkan, Tanggapan Ridwan Kamil Sebut Indonesia Butuh Kedamaian dan Fokus Tangani Pandemi

"Memfokuskan dan menyegerakan penanganan penyebaran video bermuatan intim ini pada proses hukum dari pihak yang melakukan penyebarannya," ucap Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, kepada Tribunnews lewat keterangan tertulisnya pada Kamis (31/12/2020).

Komnas meminta kepolisian untuk menghentikan penyidikan pada pihak yang dirugikan atas penyebarluasan video muatan intim ini.

Menurut Komnas Perempuan, video itu dibuat untuk keperluan pribadi dan bukan sebuah tindak pidana.

"Video muatan intim ini dimaksudkan untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri."

Baca juga: Download Lagu Tanpa Batas Waktu Versi Cover Amanda Manopo, OST Ikatan Cinta RCTI, Ada Video Musik

Gisella Anastasia'> Gisella Anastasia alias Gisel didampingi pengacaranya tiba di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (23/12/2020). Gisel kembali menjalani pemeriksaan terkait video asusila mirip dirinya dengan status sebagai saksi. Tribunnews/Herudin (Tribunnews/Herudin)
"Yang sesuai dengan ketentuan hukum bukanlah merupakan tindak pidana," keterangan tertulis Andy.

Selain itu, kepolisian diminta untuk mengembangkan kebijakan dan program penguatan penanganan kasus perempuan berhadapan dengan hukum.

Sehingga ada payung hukum bagi pihak yang mengalami pelanggaran privasi.

Komnas Perempuan juga mengharapkan adanya revisi dari DPR RI terkait UU Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi.

"DPR RI agar merevisi UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi untuk memutus keberulangan kriminalisasi dan/atau reviktimisasi korban."

"Dan menguatkan tanggung jawab negara atas pemulihan korban," tulis keterangan Andy.

Diketahui, banyak pemberitaan video artis GA ini mencuat ke publik.

Terkait hal itu, Komnas Perempuan berharap pihak media agar menghindari kondisi yang memihak satu gender saja.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved