Breaking News:

Bawaslu Majalengka Sebut Ego Sektoral Masih Kental Saat Bahas Perencanaan Pemutakhiran DPB

DPB merupakan proses untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah sebuah proses pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan berikutnya.

Tribuncirebon.com/Eki Yulianto
Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Majalengka, Idah Wahidah 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Persoalan data pemilih setiap event pemilu adalah persoalan yang sangat krusial.

Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) merupakan proses untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah sebuah proses pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan berikutnya. 

Tentu saja ini menjadi kesempatan ataupun ruang untuk memperbaiki persoalan-persoalan terkait Data Pemilih terutama di Kabupaten Majalengka yang harus benar-benar dilakukan secara komprehensif.

Tentunya bentuk kerjasama dengan dinas terkait agar data tetap terbaru dan akurat.

“Kalau kita lihat dari parameter demokrasi, semakin dipastikan bahwa data pemilih yang akurat, valid dan terakomodir, termasuk hasil-hasilnya kemudian produk-produknya, maka sesungguhnya kualitas demokrasi semakin lebih berkualitas. Karena dicek DPT maupun DPK-nya," ujar Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Majalengka, Idah Wahidah saat dimintai komentarnya, Jumat (1/1/2021).

Sesungguhnya, lanjut Idah, bahwa positioning Bawaslu dalam konteks ini adalah berkontribusi dalam memastikan kualitas demokrasi. 

Jika dilihat dari aspek hukum, pemilu ini sudah memberikan jaminan hak konstitusional bagi pemilih.

Bahkan seringkali memudahkan aspek administrasi dan pelayanannya.

Baca juga: Sebelum Rekam Video Syur, MYD Ditawari Ini oleh Gisel, Pantas Rela Terbang dari Jepang Ke Medan

Baca juga: Detik-detik Eksekusi Mati Sang Diktator Saddam Hussein, 30 Desember 2006, Dipukuli hingga Diludahi

“Namun, masih nampak dan masih saya rasakan adanya ego sektoral antara KPU dan Bawaslu. Karena seringkali ketika berbicara DPB, DPT, DPK, terkesan KPU merasa persoalan daftar pemilih ini ranah-nya full KPU, padahal Bawaslu punya kewenangan untuk mengawasi seluruh prosesnya,” tegasnya.

Idah berharap ke depan di tahun 2021 ego sektoral tidak perlu terjadi lagi.

Sebab, yang pertama kita tuju adalah sama, soal hak pilih tidak boleh hilang, hak pilih harus menjadi jaminan setiap orang untuk memberikan suaranya. 

Kedua, berkenaan dengan akurasi teknis, menjadi hal yang tidak kalah penting untuk dicermati.

Sehingga, mampu meminimalisir adanya gap atau kesenjangan pemahaman secara teknis antara Bawaslu dan KPU

“Karena mau tidak mau secara pengetahuan kita sepaham, maka secara teknis juga harus sepaham. Dari dua hal ini antara Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak bisa berjalan sendiri sendiri,” tandasnya.

Baca juga: Jadwal Lanjutan Pencairan Subsidi Gaji Karyawan, BLT Ditransfer Paling Lama Akhir Januari 2021

Baca juga: Sudah 8 Bulan Anaknya Hilang Setelah Pamit Mengaji, Sang Ibu Terus Menangis hingga Sering Sakit

Penulis: Eki Yulianto
Editor: Mumu Mujahidin
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved