Breaking News:

Polisi Majalengka Bertindak Tegas Bubarkan Penyaluran Bansos Provinsi, Ada Kerumunan Rentan Covid-19

daripada nantinya kasus Covid-19 di Majalengka khususnya di Kecamatan Ligung semakin bertambah, lebih baik kegiatan ini ditangguhkan.

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Eki Yulianto
Suasana pembagian bansos pemprov yang mengundang kerumunan dibubarkan oleh polisi di Majalengka, Kamis (24/12/2020). 

"Tapi alhamdulillah, saya apresiasi kepada Pemdes Ligung dibantu Polsek Ligung terkait penertiban dengan menekan penerapan protokol kesehatan. Karena memang kondisi seperti ini harus demikian," jelas Defri.

Peringatan dari Pemerintah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah secara jelas melarang perayaan Tahun Baru 2021 yang dapat menyebabkan kerumunan.

Larangan tersebut berlaku untuk perayaan di dalam maupun luar ruangan, sehingga pemerintah daerah diminta memperketat penerapan protokol kesehatan.

Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jabar, Daud Achmad, mengatakan bupati dan wali kota diminta melakukan pengetatan protokol di wilayah perkotaan berupa pelaksanaan Work From Home (WFH), pembatasan jam operasional, dan pembubaran kerumunan massa di ruang publik. Sedangkan di wilayah perdesaan berupa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).

Baca juga: Kapolsek Cibingbin Pastikan Hewan Pemangsa Kambing Milik Warga Itu Ajag, Sempat Mengejar Ke Hutan

Baca juga: MAKIN Panas! Kisruh Rizky Febian-Putri Delina Versus Ayah Tiri, Harusnya Pak Teddy Bekerja

Baca juga: Katalog Promo Indomaret, Barang Kebutuhan di Rumah Banyak yang Diskon Hari Ini, Sikat Sekarang Juga

"Pengetatan pun harus dilakukan di pintu masuk wilayah, baik jalur darat, laut, dan udara," kata Daud melalui ponsel, Sabtu (19/12).

Dalam Surat Edaran Gubernur Jabar, bupati dan wali kota harus melakukan pengetatan protokol kesehatan di daerah tujuan wisata. Ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan dalam pengetatan protokol kesehatan di daerah tujuan wisata.

Pertama, membatasi jumlah pengunjung dengan memberlakukan sistem reservasi dan pendataan wisatawan. Kedua, mewajibkan pengunjung menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji rapid tes antigen atau PCR yang berlaku selama 14 hari sejak diterbitkan.

"Pengunjung bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing serta tunduk dan patuh terhadap protokol kesehatan. Implementasi langkah-langkah tersebut dimulai sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021," katanya. 

Guna merealisasikan kebijakan pencegahan kerumunan di akhir tahun tersebut, dibutuhkan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Jabar, pemerintah kabupaten dan kota, kalangan bisnis, dan masyarakat, untuk membatasi aktivitas dan menghindari kerumunan.

Oleh karena itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 202/KPG.03.05/HUKHAM tentang Pelarangan Tahun Baru 2021 dan Pencegahan Kerumunan Massa. Surat tersebut ditujukan kepada bupati/wali kota se-Jabar.

Daud Achmad menyatakan kebijakan dan surat edaran itu diharapkan menekan potensi penularan COVID-19 pada momen pergantian tahun.

"Jabar melarang untuk mengadakan perayaan akhir tahun. Baik indoor maupun outdoor. Kemudian operasi yustisi akan ditingkatkan," kata Daud.

Daud mengatakan, ada beberapa poin yang tercantum dalam surat edaran tersebut. Pertama, meminta bupati/wali kota membuat Surat Edaran Bupati/Wali Kota kepada seluruh masyarakat, dan pengelola tempat usaha serta tempat wisata.

"Supaya mereka tidak memfasilitasi kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa, termasuk acara perayaan pergantian tahun. Poin kedua, bupati/wali kota diminta memperkuat operasi yustisi dan patroli pengawasan serta penegakan disiplin protokol kesehatan sampai tingkat kecamatan," imbuhnya. (*)

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved