Breaking News:

Pilakda Serentak 2020

Pilkada Pangandaran Makin Panas, Massa Datangi Bawaslu, Ini Tuntutan Mereka, Siap Jadi Bumper

Massa yang datang mengaku siap menjadi bumper Bawaslu dan KPU Pangandaran.

Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
Ribuan orang yang mengatasnamakan Masyarakat Pangandaran mendatangi Kantor Bawaslu Pangandaran, Selasa (15/12/2020). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNCIREBON.COM, PANGANDARAN - Ribuan orang yang mengatasnamakan Masyarakat Pangandaran menggeruduk kantor Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Kabupaten Pangandaran di Jalan Raya Parigi, Selasa (15/12/2020) sore.

Dalam aksi ini, mereka melakukan orasi dengan menggunakan pengeras suara dan mempertanyakan perihal kinerja dari Bawaslu.

Mereka mempertanyakan penanganan berbagai dugaan pelanggaran seperti money politic dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada pelaksanaan Pilkada Pangandaran 2020.

Baca juga: Ini Kata Ketua FPI Kabupaten Bandung, Saat Melakukan Aksi di Mapolresta Bandung

Baca juga: Saksi Paslon Adang Hadari-Supratman Walk Out, Saat Rapat Pleno KPU Pangandaran, Sampaikan 6 Catatan

Perwakilan massa dari Masyarakat Pangandaran, Ahmad Irfan Alawi mengatakan, selama ini ada indikasi pembiaran beberapa kasus dari Bawaslu.

Padahal kasus tersebut sudah benar-benar terjadi di kalangan masyarakat.

"Ada beberapa kasus yang menurut saya tidak perlu lagi ada pengaduan dari masyarakat karena itu adalah temuan yang nyata," ujarnya saat ditemui seusai melakukan aksi.

Massa yang mendatangi kantor Bawaslu Pangandaran.
Massa yang mendatangi kantor Bawaslu Pangandaran. (Tribun Jabar/Hilman Kamaludin)

Satu contoh kasus yang dibiarkan oleh Bawaslu, kata dia, yakni adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpihak ke salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Pangandaran.

Hal itu seharusnya bisa menjadi temuan Bawaslu.

"Kami masyarakat siap menjadi bumper Bawaslu dan KPU untuk menindaklanjuti semua kecurangan yang dilakukan oleh siapapun. Kami tidak peduli apakah itu oleh nomor 1 atau nomor 2, intinya kecurangan ini harus diungkap dan siapa pun pelakunya harus diberikan tindakan sesuai hukum yang berlaku," kata Ahmad.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiawan mengatakan, pihaknya menyambut baik terhadap massa yang menyampaikan aspirasi terkait situasi dan kondisi Pilkada Pangandaran 2020 ini.

"Masyarakat harus percaya karena saya orang Pangandaran punya kewajiban untuk menjaga Pangandaran ke arah yang lebih baik," kata Iwan.

Saat ini, kata dia, pihaknya berada di posisi sebagai Ketua Bawaslu, sehingga pihaknya akan tegak lurus dalam menangani berbagai pelanggaran Pilkada Pangandaran terutama dugaan money politic.

"Kalau memenuhi unsur formil dan materil, pasti akan diregister dan akan dibahas di Gakkumdu, kalau tidak memenuhi unsur, ya, tidak akan bisa dilanjut," ujarnya.

Iwan meluruskan bahwa kewenangan Bawaslu sangat terbatas, karena tidak bisa menangani semua kasus yang berkaitan dengan tindak pidana ataupun yang sifatnya adminsitrasi seperti pelanggaran netralitas ASN.

"Saya mohon maaf kiranya tadi tidak bisa menemui (massa) secara langsung karena posisi saya masih dalam proses mengawasi rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten karena itu juga sangat penting kita awasi, sehingga asumsi-asumsi yang terjadi hari ini bisa clear dengan adanya kami," kata Iwan.

Baca juga: Kejar Harta Warisan Lina, Teddy Pardiyana Mengaku Didatangi Preman: Nyawa Taruhannya Sekarang

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved