Ahok Ngamuk Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Jakarta Naik Rp 689 Juta Per Bulan: Tak Layak, Tak Wajar

Ahok mengatakan, rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan memang sudah dilontarkan saat ia menjabat gubernur DKI.

Namun, ia selalu menolak.

"Itu yang saya selalu berantem dengan Dewan waktu itu," ujar dia.

Ahok mengatakan, harusnya ada asas kepatutan dalam tunjangan rumah dan transportasi bagi anggota DPRD.

Kalau pun rumah dinas tak disediakan, anggota DPRD tak perlu menyewa rumah yang terlalu besar.

Begitu juga untuk mobil, tak perlu menyewa yang terlalu mewah.

"Kalau saya jadi anggota Dewan, saya begitu masuk, saya akan mengatakan ini kebesaran dan saya akan tulis ini kebesaran, enggak wajar," kata Ahok.

Oleh karena itu, Ahok mengamuk jika gaji dan tunjangan yang ia nilai terlalu besar itu diusulkan naik tahun depan.

"Saya baca sampai tunjangan rumah (anggota DPRD DKI) Rp 110 juta di medsos (media sosial).

Saya ngamuk baca itu," kata Ahok.

"Terus tunjangan mobil Rp 30 juta. Saya ngamuk, mana ada saya jadi Komut Pertamina saja sebulan tunjangan mobil. Artinya, itu enggak pakai mobil sewanya Rp 35 juta," sambungnya.

Ahok menilai, anggota DPRD DKI tidak layak mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

Sebab, masyarakat sedang dalam kondisi sulit.

Bahkan, pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta menurun.

Baca juga: Download Lagu Tanpa Batas Waktu - OST Sinetron Ikatan Cinta RCTI, Fadly Padi ft Ade Govinda

Baca juga: Dramatis, Nyawa ABK di Indramayu Ini Selamat Usai Terombang-ambing di Lautan, Perahu Dihantam Ombak

"Kalau PAD DKI turun, kalau ada Covid-19, kita punya penghasilan turun, ASN tunjangan dipotong 50 persen.