Breaking News:

2021, Tak Ada Lagi Anggaran Bansos Covid-19 di Majalengka, Kemungkinan Uangnya Tidak Ada

Bantuan Itu diberikan kepada 22.000 kepala keluarga yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemprov Jawa Barat maupun Kementerian Sosial.

TribunCirebon.com/Eki Yulianto
Seorang warga di Majalengka mendapatkan bantuan sosial beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Pemerintah Kabupaten Majalengka menyatakan tak ada lagi anggaran Bantuan Sosial (bansos) yang berkaitan dengan dampak sosial akibat Covid-19 di tahun 2021.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Majalengka, Gandana Purwana saat dikonfirmasi, Senin (7/12/2020).

Gandana menjelaskan, jika Covid-19 di tahun mendatang masih tetap belum reda dan memiliki dampak sosial serta ekonomi terhadap masyarakat, kemungkinan pemerintah kembali melakukan refocusing anggaran seperti yang terjadi di tahun 2020 sekarang.

Baca juga: Kisah Seorang Dokter Peluk Lansia Covid-19 yang Nangis, Pasien Ingin Keluar untuk Bertemu Sang Istri

Baca juga: NGERI! Angin Puting Beliung Terekam Video Mengamuk di Waduk Darma Kuningan, Sejumlah Rumah Rusak

Baca juga: IWAN FALS Bikin Dua Lagu Korupsi Dalam Dua Hari,Menterinya Jadi Tersangka, Trus Presidennya Gimana’

“Sekarang tidak dianggarkan lagi untuk bantuan sosial dari APBD Kabupaten ataupun Provinsi, kemungkinan uangnya yang tidak ada. Mudah-mudahan Covid-19 reda dan masyarakat bisa beraktivitas kembali membangun ekonominya seperti biasa lewat kreatifitasnya seperti sebelumnya,” ujar Gandana.

Di tahun 2020, APBD Kabupaten Majalengka mengalokasikan bantuan sosial dalam bentuk uang sebesar Rp 33 miliaran.

Bantuan Itu diberikan kepada 22.000 kepala keluarga yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemprov Jawa Barat maupun Kementerian Sosial.

Masing-masing keluarga mendapatkan sebesar Rp 500.000 per bulan selama tiga bulan.

“Bantuan kami salurkan dalam bentuk bentuk uang, ini dinilai lebih efektif dan tidak mengundang risiko kemungkinan terjerat pemeriksaan terlebih korupsi. Tidak repot harus belanja melalui pihak ketiga yang kemungkinan dana yang tersalurkan akan berkurang. Dana disalurkan langsung melalui bank sesuai nama dan alamat,” ucapnya.

Di samping itu, masih disampaikan dia, menghindari barang yang kedaluwarsa atau rusak juga menjadi alasan bantuan yang telah diberikan berbentuk uang, sebab terlalu lama disimpan di gudang penyalur.

Halaman
12
Penulis: Eki Yulianto
Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved