Breaking News:

Akan Ada 13 Kota Kabupaten Baru di Jabar, Emil Perjuangkan Pemekaran hingga 40 Kota Kabupaten

Hal ini sudah diapresiasi dan dibahas oleh Bappenas. Katanya, Jawa Barat harus dimekarkan, idealnya memiliki sekitar 40 kota dan kabupaten.

Editor: Mumu Mujahidin
Ahmad Imam Baehaqi/Tribuncirebon.com
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil: Emil Perjuangkan Pemekaran Jabar hingga 40 Kota Kabupaten, Akan Ada 13 Kota Kabupaten Baru 

Oleh karena itu, saya meminta kepada para pemegang kebijakan di pusat, tolong perhatikan aspirasi masyarakat Jawa Barat karena ini kepentingan bersama dan permintaan pemekaran bukan hanya sekarang, tapi sudah 20 tahun ke belakang,” ujarnya melalui ponsel, Rabu (4/11).

Selama ini diketahui, dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya yang terbesar se-Indonesia, Jabar hanya memiliki 27 kabupaten dan kota.

Berbeda dengan Jawa Timur yang memiliki 38 kabupaten dan kota serta Jawa Tengah yang sudah memiliki lebih dari 35 kabupaten dan kota, padahal memiliki jumlah penduduk lebih sedikit dari Jabar.

Baca juga: Konsumsi Bawang Merah Sebelum Tidur Khasiatnya Dahsyat, Gairah Seksual Akan Meningkat

Baca juga: Gejala-gejala Tukak Lambung dan Penyebabnya, Segera ke Dokter Jika Rasakan Gejala-gejala Ini

“Memang sekarang diangkat kembali beberapa daerah untuk mekar. Ini berarti keinginan masyarakat pun harus diakomodir oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jabar.

Mudah-mudahan dengan audiensi-audiensi, para pemegang kebijakan mendengar kembali keinginan masyarakat Jabar. Ini bukan hanya keinginan satu-dua orang, satu-dua kelompok, atau satu-dua daerah, tetapi ini keinginan bersama masyarakat,” katanya.

Kota dan Kabupaten Baru di Jabar

Sebelumnya, Kang Uu beraudiensi dengan Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) Jabar dan Forum Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (3/11). 

Dalam agenda ini, Forkodetada Jabar mengajukan pemekaran sembilan wilayah calon DOB yaitu Kota Lembang, Kabupaten Cikampek, Kabupaten Bandung Timur, Kabupaten Garut Utara, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Subang Utara, Kabupaten Bekasi Utara, Kabupaten Cianjur Selatan, dan Kabupaten Cirebon Timur.

Ketua Umum Forkodetada Jabar Holil Aksan Umarzen mengatakan pihak yang tergabung di Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah Jawa Barat terus aktif untuk memperjuangkan calon DOB.

Holil menambahkan, selain untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat dan tata kelola pemerintahan, pemekaran wilayah di Jabar juga dibutuhkan untuk mengembangkan potensi daerah termasuk ekonominya sehingga akan menyukseskan pembangunan Jabar.

“Dengan adanya pemekaran, tata kelola pemerintahan dan tata kelola ke masyarakat lebih optimal. Dan juga dalam mengembangkan potensi-potensinya lebih fokus, karena Jawa Barat ini hampir semua daerah punya potensi,” ujar Holil.

“Ada kawasan wisata, kawasan industri, atau kawasan yang bernilai ekonomi, itu jika dikaji dan dikelola dengan benar, saya yakin penambahan kabupaten dan kota pemekaran di Jawa Barat tidak akan ada yang gagal,” katanya.

Adapun sembilan calon DOB yang diajukan Forkodetada ini menambah deretan calon DOB yang sudah diutarakan sebelumnya, termasuk tiga calon DOB yang tengah dimatangkan yakni Bogor Barat, Garut Selatan, dan Sukabumi Utara.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dodit Ardian Pancapana, mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan verifikasi terhadap sejumlah usulan pembentukan calon DOB, di antaranya Kabupaten Garut Utara.

Dodit mengatakan selama ini terdapat tiga calon DOB yang sudah mendapat persetujuan bersama Gubernur dan DPRD Jawa Barat dan sudah masuk proses di pemerintah pusat.

Namun, semuanya terhalang oleh moratorium pembentukan DOB yang belum juga dicabut oleh pemerintah pusat.

Gedung Sate
Gedung Sate (Tribun Jabar - Tribunnews.com)

"Yang paling awal diajukan persetujuan bersama antara Gubernur Jabar dan DPRD Jabar untuk DOB saat ini, adalah Garut Selatan, Sukabumi Utara, dan Bogor Barat. Selanjutnya maju ke pusat. Nah yang baru, seperti Garut Utara, kemudian mengajukan usulan ke provinsi untuk proses-proses verifikasi," katanya melalui ponsel, Jumat (2/10).

Verifikasi ini, katanya, mencakup berbagai hal mengenai administrasi terkait dengan calon DOB yang bersangkutan. Mulai dari cakupan wilayah, musyawarah desa, potensi ekonomi, sampai persetujuan daerah induk.

"Sepertinya yang sudah ditandatangani itu di antaranya terkait dengan persetujuan daerah induk. Kalau mau dilanjutkan, harus melewati klarifikasi dulu dari provinsi," katanya.

Jika sudah diverifikasi termasuk melalui berbagai kajian studi dan disetujui oleh Gubernur serta DPRD Jabar, katanya, barulah diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian akan dikaji lagi berdasarkan pertimbangan demografi, sosial, politik, ekonomi, sampai keamanan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat terutama Gubernur Jawa Barat, katanya, mendukung pemekaran daerah di Jawa Barat untuk menambah jumlah kabupaten atau kota di Jawa Barat.

Provinsi yang memiliki penduduk hampir 50 juta ini, katanya, hanya memiliki 27 kabupaten dan kota.

"Bandingkan dengan Jawa Timur atau Jawa Tengah yang penduduk lebih sedikit tapi kabupaten kotanya lebih banyak.

Ini berpengaruh terhadap anggaran dari pemerintah pusat yang masih dibagikan berdasarkan jumlah kabupaten kotanya," katanya.

Di sisi lain, ujar Dodit, adalah untuk pemerataan pelayanan publik dan pembangunan.

Di Garut sendiri contohnya, kata Dodit, warga di sejumlah kecamatan membutuhkan waktu sampai delapan jam untuk ke pusat pemerintahan untuk mengurus surat kependudukan.

"Target besar Gubernur ke depannya memang mempersiapkan pemekaran kabupaten kota lain, menyusul yang tiga tadi yang sudah diajukan ke pusat," tutur Dodit.

Dalam undang-undang dan peraturan yang baru mengenai DOB, pemerintah harus mempertimbangkan bukan hanya mengenai potensi daerah yang akan dimekarkan, tetapi juga keberlanjutan daerah induknya setelah pemekaran yang harus juga dihitung.

Untuk mengantisipasi hal buruk tersebut, Pemprov Jabar memastikan sejak awal bahwa kabupaten atau kota induknya ini serius memekarkan wilayahnya. Tidak hanya membagi wilayah, tetapi aset dan pegawai pun harus dibagi. (*)

Baca juga: Istri Jadi PSK, Suami Malah Nikmati Penghasilan Istri, Ngamuk saat Setoran Kurang

Baca juga: MOMEN Mengerikan Kecelakaan Maut di Tol Cipali, Kendaraan Sampai Ringsek, Ada yang Luka-luka & Wafat

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved