Breaking News:

Desa di Majalengka Keluhkan Kebijakan Pemerintah Terkait ADD yang Belum Cair

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang menahan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tidak dicairkan dikeluhkan beberapa Desa.

Tribuncirebon.com/Eki Yulianto
Kepala Desa Sumber Kulon, Kecamatan Jatitujuh, Kibagus Wardilah (kiri) 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON, MAJALENGKA - Kebijakan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang menahan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tidak dicairkan dikeluhkan beberapa Desa.

Informasinya, Pemkab Majalengka menunggu pembayaran PBB dari desa lewat 75 persen, baru kemudian ADD bisa dicairkan.

Kepala Desa Sumber Kulon, Kecamatan Jatitujuh, Kibagus Wardilah mengatakan, kebijakan itu bertentangan dengan program dan edaran Perppu.

Disaat pemerintah gencar mengalokasikan dana dari semua lini, untuk kesejahteraan rakyat.

Baik dari pusat, provinsi, kabupaten, bahkan dana desa (DD) yang dialokasikan untuk BLT.

Akan tetapi Pemkab Majalengka memberikan kebijakan yang menjerat leher penyelenggara pemerintah desa.

“Dengan menahan ADD yang didalamnya ada siltap itu menghambat  penyelenggara pemerintah desa. Sedangkan penyelenggara pemerintah desa,setiap hari harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang selalu menuntut bantuan. Apakah adil jika pemkab Majalengka memberikan kebijakan disaat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini,” ujar Kibagus, Rabu (25/11/2020).

Menurutnya, kebijakan pemerintah daerah yang mesyaratkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di masa Pandemi Covid-19 ini sangat berat.

Pihaknya mempertanyakan kebijakan Pemkab tersebut.

Halaman
12
Penulis: Eki Yulianto
Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved