Breaking News:

Yusril Ihza Mahendra Sindir Mendagri, yang Berhak Copot Kepala Daerah Itu DPRD Bukan Presiden

Mendagri Tito Karnavian trending menyusul keluarnya instruksi Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) No 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan

Editor: Machmud Mubarok
Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum TKN, Yusril Ihza Mahendra menghadiri sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum Badan Pemenangan Nasional 

TRIBUNCIREBON.COM - Mendagri Tito Karnavian trending menyusul keluarnya instruksi Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) No 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Dalam instruksi tersebut disebut-sebut kepala daerah bisa dicopot jika melakukan pelanggaran.

Namun berita instruksi mendagri bisa copot kepala daerah itulah yang menjadi sorotan tajam karena dianggap tidak pas.

Baca juga: Pemilik Motor CBR 1000RR yang Ditabrak Daihatsu Ayla Akhirnya Berdamai, Ini Ternyata Penyebabnya

Baca juga: Sebut Tukang Obat, Nikita Mirzani Tolak Minta Maaf ke Habib Rizieq Shihab, Siap Masuk Bui Lagi

Baca juga: Undang Mertua Makan Malam Pakai Private Chef, Nikita Willy Disindir, Istri Boros, Saya Dapat Apa?

"Bahwa di dalam Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 itu ada ancaman kepada Kepala Daerah yang tidak mau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penegakan Protokol Kesehatan, hal itu bisa saja terjadi," kata Yusril lewat pesan singkat, Kamis (19/11/2020).

tribunnews
Yusril Ihza Mahendra di Mapolda Metro Jaya, Rabu (10/7/2019). (Wartakotalive.com/Budi Sam Law Malau)

"Proses pelaksanaan pemberhentian Kepala Daerah itu tetap harus berdasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," lanjut dia.

Ia menambahkan, berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah diserahkan secara langsung kepada rakyat melalui Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU RI dan KPU di daerah.

Baca juga: Pembunuhan Kakak oleh Adik di Sawangan, Siapakah Korban Pembunuhan Kedua oleh Pelaku di Bogor?

KPU adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan pasangan calon sebagai pemenang dalam Pilkada.

Walau kadangkala KPU harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap apabila penetapan pemenang yang sebelumnya telah dilakukan dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi.

Yusril mengatakan, pasangan manapun yang ditetapkan KPU sebagai pemenang, tidak dapat dipersoalkan, apalagi ditolak oleh Pemerintah.

Presiden atau Mendagri tinggal menerbitkan keputusan tentang pengesahan pasangan gubernur atau bupati dan wali kota terpilih dan melantiknya.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved