Breaking News:

SEDANG Berlangsung Pemeriksaan Ridwan Kamil di Bareskrim Mabes Polri Soal Acara Habib Rizieq

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Mabes Polri, terkait acara Habib Rizieq Shihab di Bogor

Humas
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Mabes Polri, Jumat (20/11/2020). Foto diambil saat menerima Dewan Ketahanan Nasional di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (18/11/20) 

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Mabes Polri, Jumat (20/11/2020). Pemeriksaan dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB.

 Dalam kesempatan tersebut, Gubernur akan memberikan klarifikasi dan keterangan terkait dengan dinamika kerumunan massa dalam sebuah kegiatan di Megamendung, Kabupaten Bogor, beberapa waktu lalu.
Dinamika kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19, katanya, memang sempat terjadi di antaranya sejak kedatangan Habib Rizieq Shihab di Bandara Soekarno Hatta, kemudian sejumlah acara di Jakarta, sampai acara peresmian peletakan batu pertama sebuah masjid di Kabupaten Bogor.

Baca juga: Nekat Ngecas HP di Panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Satu Keluarga Tewas Disambar Petir

Baca juga: Kerumunan Rizieq Shihab Dipersoalkan, Kerumunan Gibran Tak Ditindak Tegas? Fadli Zon: Mana Berani

Baca juga: Loker November 2020, PT Mandiri Tunas Finance Mencari Kamu, Buka Program Management Trainee, Minat?

Gubernur mengatakan rangkaian kegiatan dengan kerumunan massa ini, memang menjadi perhatian publik. Walaupun dalam pandangannya, berbagai dinamika kerumunan ini terjadi juga di masa-masa sebelumnya, seperti aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja.
Namun mengenai kegiatan yang dipertanyakan oleh Bareskrim Mabes Polri, katanya, berbarengan dengan kedatangan Habib Rizieq Shihab yang sudah lama tidak ada di tanah air, sehingga menimbulkan atensi yang luar biasa dari pendukung dan simpatisannya.
"Ekses itu, seperti yang sudah kita pahami, kepolisian meminta klarifikasi dari pemimpin wilayah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa tadi, walaupun latar belakang dan asal muasal situasinya itu tidak bisa dipersamakan," katanya di Gedung Sate, Kamis (19/11).
"Pak Gubernur Jakarta Anies Baswedan sudah memberikan klarifikasi, dan saya sudah menerima surat kemarin sore ya, sama juga untuk dimintai keterangan. Jadi bahasanya bukan diperiksa, tapi dimintai tambahan keterangan terkait acara di Bogor. Tentunya saya sebagai warga negara yang taat hukum, seperti ini wajib kita penuhi dengan sebaik-baiknya," katanya.

Gubernur mengatakan semua provinsi di luar Jakarta, sistem kewenangan pemerintahannya berbeda. Provinsi di luar Jakarta, katanya, semua kewenangan teknisnya ada di tangan walikota dan bupati. 
"Jadi ada ribuan kegiatan setiap tahun di seluruh Jawa Barat, itu dikelola oleh bupati dan walikota. Karena hubungan antara bupati walikota dan gubernur itu koordinatif, yang tidak wajib melaporkan, hanya sifatnya koordinasi. Lain halnya dengan polisi atau Kodam yang sifatnya komando, di mana laporan harus langsung," ujarnya.
"Jadi  jam 9.00 saya akan hadir, saya akan ditemani oleh Biro Hukum karena mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan terkait peraturan gubernur yang berhubungan dengan penegakan protokol kesehatan dan proses-proses hierarki tadi. Bahwa satgas di Jawa Barat itu tidak satu ya. Kalau di Jakarta kan satu, kalau di Jabar, satgas itu ada 28, satunya provinsi, 27 satgas di level kota kabupaten," katanya. 

Mengenai surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, yang menyatakan sanksi bagi kepala daerah yang tidak menaati aturan perundang-undangan termasuk mengenai protokol kesehatan, Gubernur mengatakan akan membahasnya Jumat.
"Oh surat Mendagri juga akan bahas besok ya, mohon izin karena itu berkaitan nanti dengan narasi dari kegiatan. Karena begini, harus dilihat secara komprehensif. Adakah perilaku tercela dari kepala daerah yang melanggar hukum. Nah biasanya pemberhentian itu dalam definisi itu. Secara pribadinya melakukan perilaku tercela yang melanggar hukum, maka biasanya diproses," tuturnya. 

Ridwan Kamil senasib dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang telah lebih dulu diperiksa oleh Mabes Polri.

Selain Mabes Polri, Polda Jabar pun akan memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Bogor.

"Ada beberapa pejabat di Pemkab Bogor akan dilakukan pemeriksaan atau klarifikasi. Jumlahnya 10 orang, termasuk Bupati Bogor," ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Erdi A Chaniago di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Kamis (19/11/2020).

Adapun dari 10 orang yang dipanggil itu dimulai dari ketua RW sampai bupati. 

"‎Yang akan dipanggil di Polda Jabar yaitu selain dari ibu Bupati, itu ada Kepala Desa Sukagalih Kecamatan Megamendung, ketua RT, Ketua RW 3 Desa Sukagalih, camat Megamendung, Sekda Kabupaten Bogor, Bhabinkamtibmasnya kemudian Kasatpol PP Pemkab Bogor, kemudian panitia  penyelenggaranya dari FPI yang ada di daerah sana," ujar Erdi.

Mereka yang dipanggil diagendakan untuk dimintai klarifikasi ihwal peran-peran mereka dalam kegiatan peletakan batu pertama di pesantren Habib Rizieq Shihab.

"Materi klarifikasi, ‎sejauh mana yang bersangkutan mengetahui kegiatan-kegiatan peletakan batu pertama bapak Habib Rizieq di pesantrennya di tanggal 13 November di Megamendung‎‎," ucap Erdi. 

Bupati Bogor Ade Yasin sendiri dikabarkan terpapar Covid 19. Meski begitu, polisi sudah melayangkan surat pemanggilan itu pada Rabu (18/11/2020).

"Surat sudah dilayangkan. Soal ibu Bupati terpapar Covid 19, kami belum menerima suratnya. ‎Namun apabila memang tidak datang, ini hanya sebatas klarifikasi. Kami bisa menunda klarifikasi tersebut apabila yang bersangkutan sudah sehat," ucap Kabid Humas.

Halaman
1234
Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved