Breaking News:

Kasus Diksi Limbah

Reaksi Nuzul Rachdy Saat Direkomendasi Berhenti Jadi Ketua DPRD Kuningan Karena Perkara Diksi Limbah

Badan Kehormatan (BK) yang telah menjatuhkan sanksi sedang yaitu memberhentikan Nuzul sebagai Ketua Dewan.

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Mutiara Suci Erlanti
Kontributor Tribun Cirebon/Ahmad Ripai
Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy bersama Ketua MUI Kuningan KH Dodo Syarif Hidayatullah 
Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai
TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN -  Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy tidak merasa kaget dengan Keputusan Badan Kehormatan (BK) yang telah menjatuhkan sanksi sedang yaitu memberhentikannya sebagai Ketua Dewan. 
“Sejak awal dimulainya proses penyidikan terhadap kasus diksi limbah, saya sudah mengetahui bahwa target sanksi tersebut sudah direncanakan sejak awal,” ungkap Nuzul Rachdy saat dihubungi telepon, Selasa (3/11/2020).
Zul sapaan Ketua DPRD Kuningan ini mengatakan, sejak awal Ketua BK DPRD Kuningan, Dr. Toto taufiqurohman dalam menyampaikan statmen di depan masa aksi dari berbagai elemen di Gedung di DPRD Kuningan bahwa yang bersangkutan bicara akan menurunkan Nuzul Rachdy dari jabatan.
"Mencermati dari ucapan Ketua BK di depan masa aksi, kami tahu dan bahkan menjamin kalau zul tidak turun, dirinya sendiri yang akan turun,” ungkap Zul yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kuningan.
Zul mengulas dalam kalimat Ketua BK itu sudah menjustifikasi bahwa Nuzul sudah bersalah. 
“Padahal pemeriksaan belum dilakukan, kemudian target dan usaha keras dalam penjatuhan jabatan saya oleh BK diperkuat kembali oleh Wakil Ketua BK yakni Pak Purnama dan komentar beredar dari Pak Purnama itu bahwa tanggal 2 November akan ada sejarah baru bahwa Zul akan turun,” katanya.
Melihat sebuah peradilan yang menangani satu perkara, berjalan seperti kejar tayang dan kejar target dan yang mengadukan menurut keterangan BK sendiri ada sebanyak 70 dari pengadu. 
“Nah, pertanyaannya sejauh mana para pengadu tersebut diverifikasi secara benar sesuai dengan tata cara beracara sebelum persidang dimulai,” katanya.
Kemudian, masih kata Zul, fakta persidangan pun tidak dijadikan dasar oleh BK dalam memutus perkara. 
“Malah yang dijadikan pertimbangan hanya keterangan saksi yang mendengar potongan video yang entah dari mana video itu didapatkan alias bukan saksi mata,” katanya.
Sementara sebelumnya ahli yang yang dihadirkan teradu Nuzul Rachdy  dalam proses peradilan itu ada DR. Nik nik M Kuntarto, Dr. Azis dan Randy Ramlyady.
“Secara tegas berdasarkan keilmuannya tidak ada unsur penghinaaan dan pelecehan kepada pihak manapun atas diksi limbah yang sampaikan dalam wawancara di media. Nah, ketika ahli bahasa saja sama sekali tidak dijadikan dasar pertimbangan. Lalu bagaimana ini bisa demikian?,” ujarnya.
Terlepas ketiga ahli tadi, kata Zul, dalam melakukan konsultasi dengan Ahli Hukum Tata Negara sekaligus juga Guru Besar Unpad Prof I Gede Panca Astawa yang sependapat ahli bahasa.
“Dan Nuzul Rachdy harus dibebaskan dari pelanggaran kode etik. Ungkapan ini tentu berdasarkan kajian dan keilmuan beliau sebagai akademisi, ungkapan lain Prof I Gede itu mengatakan bila saya di posisi BK - dengan tegas menyatakan bahwa ‘teradu’ (Zul, red) tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik atas ucapannya dalam wawancara dengan awak media, dan oleh karenanya dibebaskan dari adanya dugaan pelanggaran Kode etik,” katanya. (*)
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved