Breaking News:

Penolakan UU Cipta Kerja

Omnibus Law UU Cipta Kerja Disahkan, Luhut Jamin Buruh yang di-PHK Tetap Dapat Jatah Duit Pesangon

Adapun Luhut Binsar Panjaitan menyebut perusahaan wajib memberikan pesangon kepada buruh yang terkena PHK.

Editor: Fauzie Pradita Abbas
KOMPAS.COM/MUTIA FAUZI
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Selasa (2/7/2019).) 

Menurut luhut pemerintah telah mematangkan seluruh aturan dalam UU Cipta Kerja dengan cermat dan teliti termasuk aturan pesangon tersebut.

Hal ini karena pemerintah berkomitmen untuk melayani masyarakat sepenuh hati dengan aturan baru tersebut.

"Jadi jangan kita terus buruk sangka bahwa ini seolah-olah merugikan buruh. Tidak sama sekali. Kita semua bekerja secara terukur dan dengan hati untuk Indonesia," kata Luhut.

Sesuai dengan UU Cipta Kerja, jumlah maksimal pesangon menjadi 25 kali, dengan pembagian 19 kali ditanggung oleh pemberi kerja/pelaku usaha. 

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan memberikan keterangan pers di Kantor Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (9/3/2020)
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan memberikan keterangan pers di Kantor Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (9/3/2020) (Kompas.com)

Sementara 6 kalinya (cash benefit) diberikan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek.

JKP merupakan skema baru terkait dengan jaminan ketenagakerjaan yang tidak mengurangi manfaat dari berbagai jaminan sosial lainnya, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun.

Pekerja yang mengundurkan diri dapat pesangon?

Dalam UU Cipta Kerja ada peluang bagi buruh atau pekerja yang mengundurkan diri untuk menerima pesangon sama seperti mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hal ini karena pasal 154 A butir i UU Cipta Kerja bisa saja ditafsirkan bahwa pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dianggap seperti PHK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 UU Cipta Kerja ayat 1, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Ini berarti bisa ditafsirkan pekerja/buruh yang mengundurkan diri berhak atas pesangon seperti ketentuan Pasal 156 UU Cipta Kerja.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved