Breaking News:

Cegah Konflik Akibat Sengketa Tanah, Bupati Kuningan Bagikan Sertifikat Tanah Gratis Kepada Warga

Bupati Kuningan, H Acep Purnama membagikan sertifikat tanah gratis kepada sejumlah warga.

Penulis: Ahmad Ripai
Editor: Mutiara Suci Erlanti
Kontributor Tribun Cirebon/Ahmad Ripai
Bupati Kuningan H Acep Purnama saat membagikan sertifikat tanah 

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM,KUNINGAN - Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia.

Hal itu dikatakan Bupati Kuningan, H Acep Purnama di sela kegiatan pembagian sertifikat tanah gratis di Desa Tarikolot, Kecamatan Pancalang, Selasa (20/10/2020).

H Acep Purnama mengatakan, selain di kalangan masyarakat, baik antarkeluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah).

Baca juga: Coba Minum Air Kelapa di Tiga Waktu Ini, Khasiatnya Dahsyat Untuk Kesehatan

Baca juga: Gak Ada Akhlak! Empat Satpol PP Rampas Uang Pengemis, Videonya Viral Tersebar di Media Sosial

"Hal itu membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki," kata Bupati H Acep Purnama.

Diketahui lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah.

"Menjadi perhatian dan untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," ungkapnya.

PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan.

Baca juga: Festival Daring, Majalengka Akan Tampilkan Kesenian ke Sesama Penyandang Kabupaten Kreatif Bekraf

"Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat," katanya.

Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved