Warga Geram, ASN di Indramayu Diduga Tak Bisa Jaga Netralitas, Klaim 3 Instansi Lakukan Pelanggaran

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Dugaan adanya pelanggaran netralitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN) terjadi dalam Pilkada Indramayu 2020.

Dugaan itu pun menimbulkan gejolak di masyarakat, hari ini sejumlah massa yang mengatasnamakan Barisan Rakyat Indramayu Sejati (BARIS) bahkan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Senin (19/10/2020).

Koordinator aksi, Hatta (Hatta) mengatakan, ASN sudah seharusnya bersikap netral karena merupakan faktor fundamental.

Baca juga: Warga Indramayu Beri Peringatan pada PNS Supaya Netral di Pilkada Indramayu: Jangan Jadi Pengkhianat

Baca juga: Netralitas ASN di Indramayu Dipertanyakan, Hari Ini Massa Geruduk Gedung DPRD, Minta Sikap Tegas

Jangan justru mencoreng martabat pemerintah dan wajah demokrasi dengan berpihak kepada salah satu pasangan calon (Paslon).

"Itu sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004," ujar dia kepada Tribuncirebon.com.

Hatta menyampaikan, di lapangan pihaknya mengaku melihat ada dugaan kegiatan politik berselubung yang dilakukan oleh beberapa kepala dinas, camat, kepala sekolah yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu.

Sedikitnta ada sebanyak 3 instansi pemerintahan yang dinilai massa aksi sudah melanggar netralitas ASN.

Yakni di jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD), jajaran Dinas Pendidikan (Disdik), serta jajaran Kecamatan Kedokanbunder.

Atas dasar itu, Tri Johan Sanjaya menyampaikan, dalam aksi hari ini masyarakat menuntut sebanyak 5 poin kepada DPRD Kabupaten Indramayu.

Yaitu DPRD segera membentuk panitia khusus (Pansus) netralitas ASN, DPRD segera membuat regulasi untuk memastikan semua ASN di semua jenjang tidak menjadi alat politik bagi petahana.

DPRD segera mengevaluasi kerja BUMD yang disinyalir menjadi lumbung logistik pasangan calon (Paslon) tertentu, meminta kepada seluruh dinas membuat komitmen menjaga netralitas bersama dengan seluruh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.

Baca juga: 11 Sholawat Dianjurkan Dibaca pada Rabiul Awal 1442 H, Dilantunkan Juga Saat Maulid Nabi Muhammad

Baca juga: Zodiak Besok Selasa 20 Oktober: Aquarius Selesaikan Masalah Uang, Taurus Jangan Korbankan Pekerjaan

"Dan terakhir mendukung Gakkumdu untuk memonitoring aktivitas beberapa kepala dinas, camat, serta kepala sekolah yang disinyalir menjadi alat politik petahana," ujar dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Syaefudin menyampaikan, pihaknya akan menindaklanjuti soal dugaan tersebut.

Salah satunya dengan membuat pansus untuk menyelidiki sekaligus mengawasi soal netralitas ASN.

"Tapi saya yakinlah, saya percaya teman-teman menyampaikan dugaan itu karena ada bukti yang nyata. Insya Allah akan ditindaklanjuti," ujar dia.

Warga Ingatkan PNS

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 adalah penghianat rakyat.

Hal tersebut disampaikan koordinator aksi unjuk rasa, Hatta (52) kepada Tribuncirebon.com seusai demo di Gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Senin (19/10/2020).

Hatta mengatakan, PNS digaji dan makan dari uang rakyat.

Seharusnya PNS menjadi abdi negara dan tidak melibatkan diri dalam berkampanye secara terselubung untuk memenangkan salah satu pasangan calon (Paslon).

"Karena apa, mereka digaji semuanya oleh uang rakyat. Bukan hanya dirinya sendiri tapi anaknya juga. Jika tidak bisa netral, ini sudah merupakan penghianatan bagi rakyat," ujar dia.

Hatta menegaskan, rakyat sudah cerdas dan akan selalu mengawasi gerak-gerik para PNS.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan hari ini pun menjadi titik puncak dari kegeraman warga.

Kepada awak media, mereka mengklaim sudah menemukan adanya praktek dugaan kampanye terselubung di tiga instansi pemerintahan Kabupaten Indramayu.

Yakni, meliputi jajaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD), jajaran di Dinas Pendidikan (Disdik), serta jajaran di Kecamatan Kedokanbunder.

"Oleh karena itu kami harus turun, karena kalau itu dibiarkan akan membuat kericuhan dalam Pilkada Indramayu 2020 dan ini juga tidak menutup kemungkinan berlanjut ke dinas yang lain kalau dibiarkan," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kabupaten Indramayu dalam hal ini akan membentuk panitia khusus (Pansus).

Pansus ini akan mengawasi gerak-gerik PNS soal netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Indramayu 2020.

"Nanti akan kita upayakan mekanismenya, pertama dengan pimpinan DPRD, kemudian pimpinan fraksi dan dibentuk sesuai dengan ketentuan serta regulasi yang berlaku," ujar Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Syaefudin.