Breaking News:

Video

VIDEO - ASN di Indramayu Dituding Tak Netral, Massa Baris Geruduk Gedung DPRD

di lapangan pihaknya mengaku melihat ada dugaan kegiatan politik berselubung yang dilakukan oleh beberapa kepala dinas, camat, kepala sekolah

Penulis: Handhika Rahman | Editor: Machmud Mubarok

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Dugaan adanya pelanggaran netralitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN) terjadi dalam Pilkada Indramayu 2020.

Dugaan itu pun menimbulkan gejolak di masyarakat, hari ini sejumlah massa yang mengatasnamakan Barisan Rakyat Indramayu Sejati (BARIS) bahkan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Senin (19/10/2020).

Koordinator aksi, Hatta (52) mengatakan, ASN sudah seharusnya bersikap netral karena merupakan faktor fundamental.

Jangan justru mencoreng martabat pemerintah dan wajah demokrasi dengan berpihak kepada salah satu pasangan calon (Paslon).

"Itu sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004," ujar dia kepada Tribuncirebon.com.

Hatta menyampaikan, di lapangan pihaknya mengaku melihat ada dugaan kegiatan politik berselubung yang dilakukan oleh beberapa kepala dinas, camat, kepala sekolah yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu.

Sedikitnta ada sebanyak 3 instansi pemerintahan yang dinilai massa aksi sudah melanggar netralitas ASN.

Yakni di jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD), jajaran Dinas Pendidikan (Disdik), serta jajaran Kecamatan Kedokanbunder.

Atas dasar itu, Hatta menyampaikan, dalam aksi hari ini masyarakat menuntut sebanyak 5 poin kepada DPRD Kabupaten Indramayu.

Yaitu DPRD segera membentuk panitia khusus (Pansus) netralitas ASN, DPRD segera membuat regulasi untuk memastikan semua ASN di semua jenjang tidak menjadi alat politik bagi petahana.

DPRD segera mengevaluasi kerja BUMD yang disinyalir menjadi lumbung logistik pasangan calon (Paslon) tertentu, meminta kepada seluruh dinas membuat komitmen menjaga netralitas bersama dengan seluruh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.

"Dan terakhir mendukung Gakkumdu untuk memonitoring aktivitas beberapa kepala dinas, camat, serta kepala sekolah yang disinyalir menjadi alat politik petahana," ujar dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Syaefudin menyampaikan, pihaknya akan menindaklanjuti soal dugaan tersebut.

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved