MUI Mau Cek Vaksin Buatan China Halal atau Haram, Maruf Amin: Enggak Masalah Kalau Tak Halal Juga

TRIBUNCIREBON.COM, JAKARTA - Kehalalan calon vaksin yang akan disuntikkan ke warga Indonesia menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI).

//

Untuk itu, MUI mengirim utusan ke Tiongkok untuk mengecek langsung proses pembuatan vaksin Covid-19, Sinovac.

MUI ingin memastikan vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat Indonesia, halal.

Komisi fatwa MUI telah mengirim dua utusan ke Tiongkok pada 14 Oktober.

Namun setiba di Tiongkok, keduanya harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari, sebelum dapat mengecek langsung proses pembuatan vaksin covid-19.

MUI ingin memastikan, tidak ada unsur atau zat yang dilarang dalam Islam, menjadi bahan pembuatan vaksin Covid-19.

Selain itu, pemerintah Indonesia memesan 100 juta vaksin Covid-19, yang diproduksi oleh Astra Zeneca dari Inggris, untuk 2021.

Pengiriman pertama sebanyak 50 juta vaksin, diharapkan dapat dilakukan pada semester pertama tahun 2021.

Vaksin Astra Zeneca atau AZ adalah salah satu kandidat vaksin yang tercatat telah memasuki tahap uji klinis 3 oleh WHO.

Pemerintah Indonesia juga akan terus memantau uji klinis yang dilakukan vaksin AZ hingga direkomendasikan WHO untuk digunakan secara luas ke publik.

Selain itu, produsen farmasi, PT Bio Farma menyebut harga vaksin Covid-19, hasil kerja sama dengan Sinovac, diperkirakan berkisar Rp 200 ribu per dosis.

Harga vaksin ini nantinya akan diputuskan oleh pemerintah, tergantung dari sejumlah faktor pembentuk harga.

Bio farma akan mendukung upaya pemerintah menghadirkan vaksin Covid-19 dengan harga terjangkau.  

Kata Wakil Presiden

Wakil Presiden Maruf Amin menjelaskan kepada Menteri Koordinator Bidang Kematiriman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan; Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto; dan Direktur Utama Bio Farma, Honesty Basyir, soal kehalalalan vaksin Covid-19 yang dikirim dari Cina ke Indonesia.

Menurut Maruf Amin, jika memang vaksin tersebut sudah dipastikan halal, maka itu hal yang bagus dan disyukuri.

"Tetapi kalau misalnya tidak halal, tidak masalah, karena itu dalam kondisi darurat sehingga kemudian tidak masalah dipakai juga," kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, dalam keterangan yang diterima wartawan, Jumat (2/10/2020).

Ketidakhalalan sebuah vaksin karena kondisi darurat, dikatakan Masduki, tak akan menghambat distribusinya.

Namun, untuk mengetahui, hal tersebut, Wapres sudah menginstruksikan agar tim fatwa dan dan LPPOM MUI untuk ikut serta dalam kunjungan ke Cina bersama Menko Luhut, Menkes Terawan, dan Basyir.

"Ini yang akan memverifikasi apakah halal atau tidak, tapi itu tak akan menjadi hambatan apa-apa, karena kalau halal alhamdulillah prosesnya begitu saja, tapi kalau enggak halal pun enggak masalah karena darurat sehingga diperbolehkan jadi ini tak akan menghambat apa pun," katanya.

Maka itu, Masduki meminta publik jangan beranggapan terlalu jauh, bahwa kehalalan akan menghambat proses vaksin.

"Sama sekali tidak menghambat karena sekali lagi saya tegaskan kalau tidak halal itu juga darurat, tidak masalah," pungkas Masduki. (kompastv/tribunnews.com)

Baca juga: Kompetisi Liga 1 2020 Tak Juga Jelas, Begini Kondisi Mental Pemain Muda Persib Bandung

Baca juga: Ada Dugaan Pelajar Ikut Demonstrasi di Sukabumi Ditangkap Polisi, KCD Disdikbud Akan Lakukan Ini

Baca juga: Terinspirasi dari Bom, Dandim Garut Buat Alat Cuci Tangan Otomatis, Sudah Dicoba Bupati Rudy Gunawan