Breaking News:

Penolakan UU Cipta Kerja

Jokowi Santuy Tanggapi Demo Penolakan Omnibus Law, Sebut Banyak Masyarakat Termakan Berita Hoaks

Adapun Jokowi menyebut bahwa demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang berlangsung luas di wilayah Indonesia dalam beberapa...

Istimewa
Presiden Jokowi 

"Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar. AMDAL tetap ada bagi industri besar harus studi AMDAL yang ketat, tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan," tuturnya.

Jokowi mengklaim bahwa UU Cipta Kerja disahkan karena kebutuhan lapangan kerja baru sangat mendesak. Dia menjelaskan, setiap tahun sekitar 2,9 juta penduduk yang masuk ke pasar kerja.

"Sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat sangat mendesak," ujar Jokowi.

Presiden melanjutkan, saat ini ada sekitar 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi Covid-19.

Sementara 87 persen dari total pekerja memiliki tingkat pendidikan SMA ke bawah dan 39 persen hanya mengenyam bangku SD.

"Sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Jadi UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran," jelasnya.

Adapun Jokowi mengklaim setelah disahkannya UU Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, terutama kelompok pelaku UMKM, bisa membuka usaha baru.

"Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil (UMK) tidak diperlukan lagi. Hanya pendaftaran saja. Sangat simpel," katanya.

Dengan pemangkasan perizinan itu, kata Jokowi, juga akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar pungli dapat dihilangkan," kata Jokowi.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved