TRIBUNCIREBON.COM - Ribuan buruh, mahasiswa, dan pelajar, menggelar unjuk rasa besar-besaran secara nasional pada Kamis (8/10/2020) lalu.

//

Mereka menolak pengesahan UU Cipta Kerja dan mendesak mendesak supaya pemerintah untuk membatalkan Undang-Undang sapu jagat tersebut.

Ada pula yang mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Di Jakarta, massa dalam jumlah besar bahkan memaksa mendekati Istana untuk menyampaikan aspirasinya.

Namun, petugas kepolisian menyekat massa di beberapa titik sehingga aksi unjuk rasa tak bisa digelar di dekat Istana.

Selain buruh dan mahasiswa, penolakan terhadap Omnibus Law Ciptaker itu juga disampaikan oleh kalangan akademisi hingga ormas besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Banyak alasan yang dikemukakan terkait tuntutan pembatalan itu, mulai dari masalah penghilangan hak cuti pekerja atau buruh, penghapusan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), jaminan kesejahteraan, hingga kemudahan perusahaan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Terkait aksi unjuk rasa dan berbagai tuntutan tersebut, Presiden Jokowi akhirnya angkat suara.

Adapun Jokowi menyebut bahwa demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang berlangsung luas di wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir, terjadi lantaran adanya kesalahan informasi dan berita palsu.