Ridwan Kamil Minta Pemkot Bandung Tanggung Jawab Jika Pembukaan Bioskop Bikin Klaster Baru Covid-19

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Pemerintah Kota Bandung harus siap bertanggung jawab jika pembukaan kembali sejumlah bioskop di Kota Bandung malah membuat klaster baru penularan Covid-19.

Sebab di awal pekan ini, diumumkan bahwa Kota Bandung masuk kategori kawasan berisiko tinggi penularan Covid-19 atau masuk zona merah, bersama empat kota dan kabupaten lainnya di Jawa Barat, yakni Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Bekasi.

"Itu kebijakan lokal, kita monitor saja. Pada prinsipnya harus bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskan. Kalau ternyata aman, ya teorinya benar. Kalau enggak, harus bertanggung jawab terhadap perkiraan yang keliru," kata gubernur di Gedung Pakuan, Jumat (9/10).

Sebelumnya diberitakan, di tengah level kewaspadaan tinggi penyebaran Covid-19 atau zona merah, Pemerintah Kota Bandung mengizinkan sejumlah bioskop beroperasi mulai hari ini, Jumat 9 Oktober 2020.

Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kenny Dewi Kaniasari mengatakan, terkait status zona merah di Kota Bandung bahwa pada Rabu 7 Oktober 2020 angka reproduksi atau penularan Covid-19 di Bandung berada di 0,64 atau turun 0,19 dari Selasa 6 Oktober 2020.

Dengan angka reproduksi di bawah satu, kata dia, penyebaran Covid-19 masih dapat dikendalikan.

Selain itu, ujar Kenny, menurut para ahli pembukaan bioskop juga dapat mendukung kesehatan jiwa dan mental masyarakat.

"Alangkah baiknya juga kita berpikir untuk kesehatan jiwa dan mental, menurut para ahli, seseorang yang bahagia itu daya imun nya bisa meningkat. Kota Bandung tidak hanya berupaya meningkatkan pengendalian terhadap penularan Covid, tapi juga berusaha menciptakan kebahagiaan non-fisik bagi warga nya. Intinya sih itu," ujar Kenny, saat dihubungi, Jumat (9/10/2020).

Dalam Peraturan Walikota nomor 46 tahun 2020, pasal 24 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan AKB sejumlah kegiatan usaha tertentu terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Wali Kota Bandung. Salah satu poinnya adalah sektor tempat hiburan yaitu tempat bioskop.

Saat ini, kata Kenny, baru ada sembilan bioskop sudah mendapatkan surat persetujuan dari Gugus Tugas yakni CGV PVJ, CGV Miko Mall, CGV BEC, CGV Paskal, CGV Metro Indah Mall, CGV Kings, XXI Ciwalk, XXI Ubertos dan Cinepolis Istana Plaza.

"(Sisanya) Ada yang belum mengajukan," katanya.

Di Kota Bandung sebenarnya ada 15 bioskop, tapi yang baru mengajukan untuk operasional hari ini, Jumat 9 Oktober 2020, baru sembilan bioskop.

"Bioskop sudah di relaksasi berdasarkan Perwal 46/2020. Sudah ditinjau. Sudah simulasi untuk sara dan prasarana protokol kesehatannya secara ketat," ujar Kenny, saat dihubungi Tribun, Jumat (9/10/2020).

Adapun sembilan bioskop yang sudah mendapatkan surat persetujuan dari Gugus Tugas yakni CGV PVJ, CGV Miko Mall, CGV BEC, CGV Paskal, CGV Metro Indah Mall, CGV Kings, XXI Ciwalk, XXI Ubertos dan Cinepolis Istana Plaza.

Sedangkan sisanya, kata Kenny, hingga saat ini belum mengajukan untuk operasional.

"Ada yang belum mengajukan," katanya.

Menurut Kenny, untuk pengawasan nantinya bakal ada petugas dari Disbudpar dan petugas dari masing-masing pengelola bioskop yang melakukan monitoring.

"Sebetulnya pengawasan ini tugas semua tidak hanya pemerintah. Partisipasi masyarakat dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan sangatlah dibutuhkan demi kebaikan bersama," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merilis bahwa Kota Bandung masuk dalam status zona merah penyebaran covid-19. Namun, Wali Kota Bandung, Oded M Danial mengatakan bahwa angka penyebaran covid-19 di Bandung berada dibawah satu sehingga dikategorikan masih terkendali. 

Evaluasi Lagi

Pengamat kebijakan publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Cecep Darmawan menyarankan agar Pemerintah Kota Bandung mengevaluasi kebijakan soal pemberian izin operasional bioskop.

Apalagi, saat ini, Kota Bandung kembali masuk dalam zona merah atau tingkat kewaspadaan tinggi penyebaran virus corona.

"Seharusnya sebelum memberikan izin, Pemkot melakukan evaluasi dulu dari kebijakan sebelumnya. Nah, hasil evaluasi itu nanti dibahas bersama Gugus Tugas Covid-19, kemudian baru memutuskan," ujar Cecep, saat dihubungi, Jumat (9/10/2020).

Dikatakan Cecep, di tengah pandemi seperti ini pemerintah Kota Bandung harusnya lebih fokus pada penanganan dan kesehatan warganya, jangan hanya mementingkan aspek bisnis semata.

"Harus dengan berbagai pertimbangan, bukan hanya bisnis saja, tapi aspek kesehatan. Intinya harus hari-hati, jangan terburu-buru merespons sesuatu tanpa ada evaluasi kebijakan ini," katanya.

Menurutnya, dengan mengevaluasi setiap kebijakan akan terlihat area resiko yang bakal dihadapi ke depannya. Artinya, kata dia, lebih baik melakukan pencegahan dari awal.

"Lebih baik mencegah dulu, daripada nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi terlepas dari itu lebih baik evaluasi dulu, sejauh mana trennya sejauh mana kondisinya baru menyatakan boleh atau tidak," Kata Cecep yang juga Sekjen Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara.

Dalam mengevaluasi setiap kebijakan itu, sambung Cecep, Pemerintah harus melibatkan berbagai pihak seperti DPRD dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompda), serta unsur perguruan tinggi, bahkan para tokoh masyarakat.

"Dan evaluasinya harus melibatkan berbagai unsur, bukan hanya pelaku usaha. Sekolah saja sekarang belum dibuka, masih melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)," katanya.

Sebelumnya Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana telah sepakat dengan para pengusaha tempat hiburan untuk tutup kembali jika Bandung masuk zona merah. Namun, pada kenyataanya tidak ada pengetatan untuk tempat hiburan dan menambah izin operasional untuk sektor hiburan, bioskop.

"Harusnya mengikut perkembangan, kalau merah ya bersabar dan jangan ada yang buka dulu, konsisten dan taati regulasi. Memang ekonomi dan usaha harus berkembang, tapi harus berimbang dengn kesehatan," ucapnya.