Breaking News:

Anggota Komisi IX Sebut Draft UU Cipta Kerja Belum Diserahkan Pemerintah kepada DPR RI

Jika kini beredar informasi seputar hoaks UU Omnibus Law maka pihaknya menyanyakan naskah mana yang dimaksudkan sebagai berita bohong itu.

Ahmad Imam Baehaqi - Tribincirebon.com
Anggota Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani. 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyebut draft UU Cipta Kerja belum diserahkan pemerintah kepada DPR RI.

Padahal, menurut dia, Undang-Undang tersebut telah disahkan pada 5 Oktober 2020.

Jika kini beredar informasi seputar hoaks UU Omnibus Law maka pihaknya menyanyakan naskah mana yang dimaksudkan sebagai berita bohong itu.

"Justru kami yang bertanya naskah yang mana, karena Anggota DPR RI sendiri belum melihat naskahnya," kata Netty Prasetiyani saat ditemui usai kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Rabu (7/10/2020).

Netty Prasetyani Tegaskan Fraksi PKS DPR RI Istiqamah Tolak Omnibus Law

Menaker Ida Fauziyah Tegaskan Tak Ada Penghapusan Upah Minimum dalam UU Cipta Kerja

Ia mengatakan, hingga kini belum mendapatkan naskah UU Cipta Kerja yang telah dibahas Panja.

Selain itu, Netty juga menilai pengesahan Omnibus Law tersebut terkesan tergesa-gesa.

Pasalnnya, undang-undang itu disahkan secara mendadak tepat di hari libur Anggota DPR RI.

"Prosesnya juga boleh dikatakan inkonstitusional, karena waktu libur anggota tetap ditabrak," ujar Netty Prasetiyani.

Ia juga menegaskan Fraksi PKS DPR RI istiqamah menolak Omnibus Law karena banyak merugikan masyarakat.

Halaman
123
Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: Mumu Mujahidin
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved