Breaking News:

Dua Eks Anggota Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, Buka Luka Lama Keluarga Korban Penculikan

Keputusan pengangkatan yang bermula dari usulan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu dinilai telah menyakiti keluarga korban penculikan.

Editor: Mutiara Suci Erlanti
Kompas.com
Prabowo Subianto 

"Yang dilakukan itu lebih sekadar mengabaikan pelanggar HAM yang harus diadili secara fair, mereka tidak boleh menentukan masa depan arah bangsa, kita enggak boleh diatur oleh pelanggar HAM," ujar Zaenal.

 Perjuangan Istri Jenderal AH Nasution Selamatkan Suami Saat G30S PKI Hingga Tewasnya Ade Irma

Di samping itu, lanjut Zaenal, keputusan Jokowi tersebut telah mengabaikan tuntutan keadilan yang selama ini telah disuarakan keluarga korban.

Dengan keputusan ini, ia mengaku tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi ketika negara dibangun tanpa ditopang kepastian hukum yang adil.

Persulit penyelidikan kasus HAM masa lalu

Sementara itu, Amnesty Internasional Indonesia menilai, pengangkatan Dadang Hendrayudha dan Yulius Selvanus akan semakin menyulitkan penyelidikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

 Ini Dia PNS dengan Gaji Tertinggi di Indonesia, Pantas Semua Orang Rela Antre untuk Daftar Jadi CPNS

"Keputusan Presiden ini mempersulit upaya penyelidikan segala kejahatan kemanusiaan di masa lalu," ujar Koordinator Kampanye Amnesty International Indonesia Novel Matindas.

Novel menyebutkan, Presiden seharusnya mendukung pengusutan pelanggaran HAM masa lalu, bukan justru mengangkat para pelaku menjadi pejabat publik.

Dengan keputusan tersebut, kata dia, Presiden sudah mengambil pilihan yang membuat langkah bangsa Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Sekali lagi saya tegaskan, keputusan Presiden membuat upaya penyelidikan kasus HAM menjadi sulit," ucap Novel.

(Achmad Nasrudin Yahya)

Sumber: Intisari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved