Breaking News:

Pilkada Indramayu 2020

Besok Kampanye Paslon di Indramayu Dimulai, Bakal Diawasi Pokja Penerapan Protokol Kesehatan

Masa kampanye dalam Pilkada Indramayu 2020 mulai dilaksanakan besok 26 September sampai dengan 5 Desember 2020.

TribunCirebon.com/Handhika Rahman
Seluruh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu saat menunjukkan nomor urut masing-masing dalam Pilkada Indramayu 2020 di Gedung PGRI Indramayu, Kamis (24/9/2020). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Masa kampanye dalam Pilkada Indramayu 2020 mulai dilaksanakan besok 26 September sampai dengan 5 Desember 2020.

//

Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Indramayu, Ahmad Toni Fatoni mengatakan, pihaknya tengah menyusun regulasi terkait proses dan larangan apa saja yang nantinya akan diberlakukan.

Regulasi tersebut akan menyesuaikan dengan kondisi penyebaran Covid-19 khususnya di Kabupaten Indramayu.

"Tapi kami lebih ditekankan untuk kampanye menggunakan media daring," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Jumat (25/9/2020).

Meski demikian, disampaikan Ahmad Toni Fatoni, bilamana ada pasangan calon (Paslon) yang ingin ber kampanye secara tatap muka harus mengedepankan protokol kesehatan.

Jumlah hadirin pun harus dibatas dan tidak boleh mengundang kerumunan.

"Kalau ada pelanggaran kewenangan di KPU hanya mengingatkan, nanti penanganannya akan dilakukan oleh Bawaslu," ujar dia.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Nurhadi menambahkan, sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 pihaknya sudah membentuk pokja penerapan protokol kesehatan.

Pokja penerapan protokol kesehatan itu digagas oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu yang beranggotakan dari unsur Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, TNI-Polri, Kejaksaan, dan Satpol PP.

Hal ini sesuai dengan instruksi dari Bawaslu RI guna menjamin tidak terjadinya cluster baru akibat penyelenggaraan Pilkada Serentak.

"Nanti pokja penerapan protokol kesehatan ini yang akan menegakan protokol kesehatan di masa kampanye," ujar dia.

Bilamana ditemukan adanya pelanggaran, pihaknya tentu akan segera melakukan penindakan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang.

"Adapun penindakan pelanggaran tentu ada mekanisme penanganan pelanggaran sebagaimana

Adapun penindakan pelanggaran tentu ada mekanisme penanganan pelanggaran sebagaimana di Perbawaslu Nomor 4 2020 dan lebih teknisnya lagi di Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017," ujarnya.

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved