Breaking News:

Pilkada Indramayu 2020

Sebanyak 17 Pelanggaran Ditemukan Bawaslu Indramayu Sepanjang Tahapan Pilkada Serentak 2020

Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Nurhadi mengatakan, 15 di antaranya adalah temuan dan 2 lainnya merupakan laporan.

Penulis: Handhika Rahman | Editor: Mumu Mujahidin
Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Nurhadi, Jumat (15/11/2019). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Sepanjang tahapan Pilkada Indramayu 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indramayu sudah meregister sebanyak 17 pelanggaran.

Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Nurhadi mengatakan, 15 di antaranya adalah temuan dan 2 lainnya merupakan laporan.

"Dari 17 itu yang ditangani Bawaslu Kabupaten ada 8 dan 9 yang ditangani oleh Panwas Kecamatan," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Jumat (18/9/2020).

Nurhadi menjelaskan, strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu bersifat korektif dan punitif.

Pengawasan tersebut sudah dilakukan mulai dari tahapan pembentukan badan ad hoc, pencalonan bakal pasangan calon (Bapaslon) perseorangan, Coklit, hingga pengawasan kode etik penyelenggara Pilkada.

Dari sejumlah temuan itu Bawaslu juga sudah menyampaikan saran perbaikan baik secara lisan maupun tertulis.

Jika saran perbaikan itu tidak dilakukan maka dinyatakan sebagai pelanggaran.

Masih dijelaskan Nurhadi, dari sejumlah pelanggaran yang ada, salah satu yang menjadi fokus penanganan adalah semberautnya proses Coklit yang dapat menimbulkan dugaan adanya Daftar Pemilih Sementara (DPS) Siluman.

Ahok BTP Berani Bongkar Daftar Bobrok di Pertamina, Reaksi Erick Thohir Langsung Seperti Ini

2,8 Juta Data Penerima BLT Rp 600 Ribu Tahap 4 Sudah Diterima Kemnaker, Ini Jadwal Pencairannya

Terlebih KPU sebelumnya enggan terbuka dengan alasan kerahasiaan data penduduk sehingga menimbulkan beberapa kecurigaan.

"Jadi jumlah pemilih bukan penduduk ini semakin membludak ada 79 ribu sekian, ini yang menimbulkan adanya DPS siluman," ujarnya.

Kendati demikian, setelah dilakukan saran perbaikan akhirnya KPU Kabupaten Indramayu sudah meluruskan dugaan tersebut dalam rapat pleno ulang.

Hanya saja, masih ada satu hal yang masih mengganjal.

Yakni, terkait salinan DPS secara fisik yang belum diserahkan kepada Bawaslu.

"KPU minta tiga hari untuk penyerahkan karena ada data kependudukan yang harus dilindungi seperti NIK dan Nomor KK. Namun, sampai saat ini sudah lewat 5 hari KPU belum juga memberikan salinan dan akan kita tagih," ujarnya.

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved