Breaking News:

KPU Perbolehkan Konser Musik Saat Kampanye Pilkada, Komunitas Demokrasi Sehat 'Kutuk' KPU

pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang menegaskan kewenangan intansi lain dalam penanganan pelanggaran protokol kesehatan

Dokumentasi pribadi Oni Suwarman
Ilustrasi kampanye - Oni Suwarman saat berkampanye pemilihan DPD RI di sebuah daerah di Jabar. 

Laporan Kontributor Kabupaten Sukabumi, M Rizal Jalaludin

TRIBUNCIREBON.COM, SUKABUMI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menjadi sorotan publik, setelah statment Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi bolehkan kampanye dengan mengadakan konser musik saat pandemi Covid-19.

Diketahui, hal itu disampaikan I Dewa dalam webiner yang diselenggarakan KPU, Selasa (15/9/2020).

Dia beralasan, hal itu diatur dalam pasal 63 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2020.

Menanggapi pernyataan tersebut, Komunitas Demokrasi Sehat angkat bicara terkait pernyataan KPU yang memperbolehkan para kandidat Pilkada serentak 2020 menggelar konser musik di tengah pendemi Covid-19.

Menurut Inisiator Komunitas Demokrasi Sehat, Lupi Pajar Hermawan, pernyataan tersebut dinilai mencederai nilai-nilai dan prinsip demokrasi.

"Pernyataan KPU RI terkait kandidat Pilkada serentak 2020, yang diperbolehkan menggelar konser musik di tengah pendemi Covid-19 melukai masyarakat yang saat ini tengah berjuang melawan Covid-19," ujar Lupi, kesal, Selasa (15/9/2020).

"Memang, dalam Pasal 63 PKPU Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tujuh jenis kegiatan yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan, tetapi rasanya narasi seperti ini mencerminkan lemahnya regulasi dan mentalitas penyelenggara, karena memang pada fakta di lapangan rasanya cukup sulit diatur," tegasnya.

Lupi menilai, sumber persoalan dari carut marutnya aturan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi, karena Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang diundangkan dengan UU No 6 Tahun 2020, sangat tidak sempurna mengatur pelaksanaan Pilkada dalam kondisi bencana nonalam Covid-19 ini.

"UU No 6 Tahun 2020 tersebut terlalu membebani KPU dengan mengeluarkan PKPU, sedangkan KPU memiliki kewenangan yang terbatas dalam mengatur intansi lain untuk turut campur dalam persoalan pemilihan, seandainya UU No 6 tahun 2020 mengatur pendelegasian kewenangan pada intansi tertentu untuk ikut membantu dalam penertiban protokol kesehatan," katanya.

"Idealnya aturan yang lebih mendasar terkait pelanggaran protokol kesehatan dalam Pilkada sebenarnya diatur dalam Perbawaslu. Tetapi, UU No.6 Tahun 2020 sama sekali tidak memberikan delegasi wewenang kepada Bawaslu untuk mengeluarkan aturan lebih lanjut atas pemilihan yang berkaitan dengan bencana nonalam Covid-19 yang didelegasikan oleh UU No.6 Tahun 2020 hanya KPU dalam bentuk PKPU," terangnya.

Ia juga mengatakan, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang menegaskan kewenangan intansi lain dalam penanganan pelanggaran protokol kesehatan dalam pemilihan.

"Pemerintah juga dapat mengeluarkan peraturan pemerintah yang menegaskan kewenangan instansi lain dalam penanganan pelanggaran terhadap protokol kesehatan dalam pemilihan.

Dengan demikian Bawaslu memiliki cantolan hukum untuk merekomendasikan pelanggaran protokol kesehatan dalam pemilihan kepada instansi yang ditunjuk dalam peraturan pemerintah," katanya.* (M Rizal Jalaludin)

Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved