Breaking News:

Pilkada Indramayu 2020

Bawaslu Temukan Adanya Indikasi DPS Siluman pada Tahapan Pilkada Indramayu 2020

Nurhadi mencontohkan, di Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, ada pemilih A-KWK tercatat sebanyak 5.224 pemilih.

Penulis: Handhika Rahman | Editor: Mumu Mujahidin
Handhika Rahman/Tribuncirebon.com
Bawaslu Kabupaten Indramayu saat konferensi pers di Kantor di kantor Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Indramayu, Senin (7/9/2020) malam. 

Amburadulnya jumlah rekap daftar pemilih TMS ini, dinilai Bawaslu Kabupaten Indramayu sangat memprihatinkan.

Walau sudah didesak, KPU Kabupaten Indramayu tetap bersikeras enggan menjelaskan jumlah pemilih TMS, baik yang masuk dalam kategori pindah domisili dan pemilih TMS kategori bukan penduduk dengan alasan kerahasiaan data pribadi pemilih.

 Mimpi Menakutkan Soeharto Sebelum Wafat, Sempat Beranikan Diri Cerita ke Tutut, Malah Ditertawakan

 INI Bacaan Sholawat Nabi Muhammad SAW Agar Dimudahkan Rezekinya, Dijauhkan dari Penyakit

Padahal, sesuai Pasal 84 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahyn 2003 menjelaskan data pribadi penduduk yang dilindungi hanya termuat keterangan tentang cacat fisik atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Sedangkan, data pribadi terkait NIK dan Nomor KK itu tidak termasuk data yang dirahasiakan.

"Hal ini penting bagi Bawaslu untuk memastikan keakuratan DPHP yang akan ditetapkan menjadi DPS, begitupun perwakilan parpol yang menyampaikan tanggapan yang sama," ujarnya.

Bahkan sebelum rapat rekapitulasi DPHP, salinan daftar pemilih hasil pemutahiran (A.B-KWK) pun, disampaikan Nurhadi hingga saat ini belum diberikan KPU Kabupaten Indramayu, walau sudah disurati sebelumnya.

Selain itu, format rekapitulasi DPHP dalam rapat pleno itu juga dibuat sendiri oleh KPU Kabupaten Indramayu tanpa didasari peraturan Undang-undang. Rapat pun sempat diskorsing selama 15 menit.

Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Indramayu akan menindaklanjuti semua potensi pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Indramayu sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pelanggaran itu di antaranya, memberikan keterangan tidak benar mengenai diri sendiri maupun orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilu.

Selanjutnya, perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih secara sengaja sehingga menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.

 Suami Cangkul Wajah Istrinya Sendiri di Depan Ibu Kandung, Ini yang Dialami Sang Istri

 Memanas Rizki D Academy dan Nadya Mustika Saling Posting Bahas Istri Mantan dan Kesabaran

Dan terakhir, sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya.

"Oleh karena itu kami akan menindak lanjuti peristiwa ini terkait dugaan pelanggaran, arogansi berikut dengan potensi pelanggaran lainnya," ujar dia.

Sementara itu, saat dikonfirmasi wartawan, Ketua KPU Kabupaten Indramayu, Ahmad Toni Fatoni hingga saat ini belum bisa dimintai keterangan.

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved