Breaking News:

Pilkada Indramayu 2020

Bawaslu Temukan Adanya Indikasi DPS Siluman pada Tahapan Pilkada Indramayu 2020

Nurhadi mencontohkan, di Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, ada pemilih A-KWK tercatat sebanyak 5.224 pemilih.

Penulis: Handhika Rahman | Editor: Mumu Mujahidin
Handhika Rahman/Tribuncirebon.com
Bawaslu Kabupaten Indramayu saat konferensi pers di Kantor di kantor Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Indramayu, Senin (7/9/2020) malam. 

"Ketentuan pasal pidana 178 UU Nomor 1 tahun 2015 yaitu setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dengan pidana penjara 12 bulan dan maksimal 24 bulan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Indramayu, Ahmad Toni Fatoni hingga saat ini belum bisa dimintai keterangan.

Sebut KPU Indramayu Arogan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Indramayu memutuskan walkout dalam rapat rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu.

Rapat pleno itu diketahui turut dihadiri Forkopimda, perwakilan parpol, seluruh PPK dan seluruh pimpinan Bawaslu beserta staf pengawasan pada Senin, (7/9/2020).

Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Nurhadi mengatakan, kejadian tersebut bermula ketika KPU Kabupaten Indramayu enggan dimintai keterangan terkait daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS).

KPU Kabupaten Indramayu juga dinilai tidak akomodatif terhadap masukan-masukan yang diberikan baik oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu maupun perwakilan partai politik yang hadir.

"Ada dugaan maladministrasi dalam proses pemutahiran daftar pemilih kemudian juga adanya cacat prosedur, kemudian ada juga dugaan pidana pemilihannya," ujar Nurhadi saat konferensi pers di kantor Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Indramayu, Senin (7/9/2020) malam.

Bawaslu Kabupaten Indramayu bahkan menyebut sikap dari KPU Kabupaten Indramayu sangat arogan dalam rapat untuk menetapkan DPHP menjadi Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut.

"KPU tidak mengindahkan hal tersebut dan secara arogan, tanpa persetujuan, tanpa meminta pertimbangan pimpinan yang lain langsung mengambil palu dan langsung mengetok DPHP menjadi DPS," ujarnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved