Breaking News:

Pilkada Indramayu 2020

Bawaslu Temukan Adanya Indikasi DPS Siluman pada Tahapan Pilkada Indramayu 2020

Nurhadi mencontohkan, di Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, ada pemilih A-KWK tercatat sebanyak 5.224 pemilih.

Penulis: Handhika Rahman | Editor: Mumu Mujahidin
Handhika Rahman/Tribuncirebon.com
Bawaslu Kabupaten Indramayu saat konferensi pers di Kantor di kantor Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Indramayu, Senin (7/9/2020) malam. 

"KPU harus bisa membuktikan benar tidak ini sekian jumlah orang itu adalah pemilih yang pindah domisili, tapi KPU tidak bisa membuktikan itu, tapi mereka tidak bisa menjelaskan karena kerahasiaan," ujarnya.

Sesuai Pasal 84 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahyn 2003 menjelaskan, data pribadi penduduk yang dilindungi hanya termuat keterangan tentang cacat fisik atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Sedangkan, data pribadi terkait NIK dan Nomor KK itu tidak termasuk data yang dirahasiakan.

Hal ini diperkuat juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 pasal 4 ayat 2, bahwa setiap akses data dapat diberikan kepada disdukcapil provinsi, kab, dan pengguna di anataranya lembaga negara non kementerian bisa mengakses data tersebut.

Selain itu, sikap KPU Kabupaten Indramayu yang hingga saat ini belum memberikan salinan daftar hasil pemutahiran (A.B-KWK) yang merupakan hasil pemutahiran setelah dilaksanakannya pencocokan dan penelitian (Coklit) pun sangat disayangkan Bawaslu Kabupaten Indramayu

Padahal, pihaknya sudah menyurati KPU Kabupaten Indramayu untuk segera melampirkan daftar pemilih hasil pemutakhiran tersebut.

Ini 6 Pasukan Elit TNI yang Dimiliki Indonesia, Mulai dari Kopassus, Denjaka, Kopaska dan Tontaipur

Kopassus Tak Lagi Jadi Pasukan Khusus Terbaik Dunia, Tersingkir dan Tergantikan LRR Filipina

Nurhadi bahkan menilai, KPU Kabupaten Indramayu tidak mengindahkan surat yang diberikan dan tidak melakukan Coklit ulang terhadap pemilih yang belum terdata.

Pada 21 Agustus 2020, diketahui ada sebanyak 442 rumah dengan jumlah pemilih yang belum dilakukan Coklit sebanyak 741 orang.

"Hingga sekarang belum ada jawaban dari KPU apakah sudah ditindak lanjut atau belum," ucapnya.

Adanya peristiwa itu, KPU Kabupaten Indramayu berpotensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data daftar pemilih secara sengaja sehingga menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved