Breaking News:

Ali Mochtar Ngabalin Dorong Pejuang PLKB Non ASN Tak Kendor Ajukan Aspirasi Jadi ASN

FKPLKBI selalu berjuang untuk diakui status kepegawaian karena peran PLKB dalam berkontribusi melaksanakan dan menggerakkan masyarakat

TribunCirebon.com/Ahmad Ripai
Forum Komunikasi PLKB Indonesia (FPLKBI) menggelar Saresehan Nasional FKPLKBI di Aula Wisma Pepabri, Desa Linggasana Kecamatan Cilimus, Rabu (02/09/2020). 

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Perjuangan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) non Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi ASN maupun PPPK terus dilakukan.

Salah satunya melalui pertemuan Forum Komunikasi PLKB Indonesia (FPLKBI) berupa Sarasehan Nasional FKPLKBI di Aula Wisma Pepabri, Desa Linggasana Kecamatan Cilimus, Rabu (02/09/2020).

Sarasehan dihadiri Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (TAU-KSP), Ali Mochtar Ngabalin, Sekretaris BKKBN, Nofrijal dan Ketua FKPLKBI, Ni Ketut Adriyani.

Ketua PLKB Kuningan, Tovan Apriansyah, mengatakan, sebelum Sarasehan Nasional, para petugas lapangan melakukan bakti sosial di tiga desa.

“Desa Babakanjati, Desa Linggajati dan Desa Sampora dengan memberikan 50 paket sembako pada lansia dan warga stunting,” katanya.

Sementara Ketua FKPLKBI, Ni Ketut Adriyani menyatakan bahwa FKPLKBI selalu berjuang untuk diakui status kepegawaian karena peran PLKB dalam berkontribusi melaksanakan dan menggerakkan masyarakat dalam program Bangga Kencana di tingkat Desa/ Kelurahan.

“Keberadaan PLKB Non PNS sangat membantu di tengah kurangnya Tenaga Penyuluh KB (PKB) di Lapangan. Namun pengakuan status kepagawaian PLKB non ASN ini masih belum juga ditemukan solusinya dari pemerintah,” katanya.

Ni Ketut Adriyani mengajak stakeholder terkait untuk bersama menelaah atau mengkaji PP nomor 17 tahun 2020 dan Perpres nomor 38 tahun 2020 untuk menjadi bahan pertimbangan menuju kepastian kerja PLKB non ASN di Indonesia.

“Dalam Saresehan Nasional tersebut terungkap data jumlah PLKB non ASN se-Indonesia ada sebanyak 9.977 orang. Dalam berbagai pertemuan FKPLKBI di beberapa daerah, terjaring aspirasi bahwa tuntutan hak kepastian status pekerjaan menjadi fokus utama dalam kinerja PLKB non ASN se Indonesia,” katanya.
Di tempat yang sama, Ali Mochtar Ngabalin mengaku selalu melakukan upaya agar aspirasi PLKB agar diakui statusnya bisa segera direspons pemerintah.

Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Kecamatan Leuwimunding Majalengka Naik Jadi 19 Orang

Mengeluh Kehilangan Daya Penciuman, Tiga Warga Kota Sukabumi Terkonfirmasi Positif Covid-19

Mahasiswa Papua di Jabar Sambangi Kantor Kemendagri Bahas Kelanjutan Otonomi Khusus

"Saya sendiri tidak pernah melepaskan pengurusan aspirasi seperti ini dan saya pernah beberapa kali berkomunikasi dengan pihak BKKBN sejak 2019,” katanya.

Ali Ngabalin mendorong agar PLKB non ASN ini tidak kendor untuk terus berjuang menggapai haknya.

"Terus berdialog dengan DPR RI, karena mereka perwakilan kita. Kalau perlu duduki, duduki itu DPR,” ujarnya. (*)

Penulis: Ahmad Ripai
Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved