Breaking News:

Masyarakat Cirebon Anti Diskriminasi Siap Pertemukan AKUR Sunda Wiwitan dan Warga Desa Cisantana

Pasalnya, pihaknya menilai ada miskomunikasi antara masyarakat AKUR Sunda Wiwitan dengan warga setempat perihal bakal malam tersebut.

Ahmad Imam Baehaqi/Tribuncirebon.com
Koordinator Masyarakat Cirebon Anti Diskriminasi, KH Marzuki Wahid (kedua kanan), beserta perwakilan sejumlah elemen saat konferensi pers di Fahmina Institute, Jalan Swasembada, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Kamis (30/7/2020). 
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi
TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Masyarakat Cirebon Anti Diskriminasi bakal memfasilitasi pertemuan masyarakat Adat Urang Karuhun (AKUR) Sunda Wiwitan dengan warga Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan.
Koordinator Masyarakat Cirebon Anti Diskriminasi, KH Marzuki Wahid, mengatakan, pertemuan itu untuk membahas perihal bakal makam sesepuh AKUR Sunda Wiwitan, Pangeran Djatikusumah.
Pasalnya, pihaknya menilai ada miskomunikasi antara masyarakat AKUR Sunda Wiwitan dengan warga setempat perihal bakal malam tersebut.
"Kalau memungkinkan kami akan mempertemukan mereka sehingga bisa ada satu kesepahaman," ujar Marzuki Wahid dalam konferensi pers di Fahmina Institute, Jalan Swasembada, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Kamis (30/7/2020).
Ia mengatakan, dari informasi yang diterimanya masyarakat setempat menganggap batu yang berada di bakal makam itu merupakan sesembahan.
Namun, Marzuki mengakui jika warga setempat tidak setuju terhadap bakal makam, maka hal itu merupakan hak masyarakat.
"Tapi jangan sampai melakukan kekerasan, kalau sekadar tidak setuju boleh saja, itu hak mereka," kata Marzuki Wahid.
Dalam kesempatan itu, sejumlah elemen yang tergabung dalam Masyarakat Cirebon Anti Diskriminasi juga menandatangani pernyataan sikap.
Di antaranya, Fahmina Institute, Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan (Jancuk), Cherbon Feminist, Pemuda Lintas Iman (Pelita), Mubadalah News, Umah Ramah, WCC Mawar Balqis, Inspiration House, Caruban Nusantara, Yifos Indonesia, Gusdurian Cirebon, Ma'had Aly Kebon Jambu, dan lainnya.
Ada tujuh poin penting yang disampaikan dalam pernyatakan sikap mengenai penyegelan bakal makam sesepuh masyarakat AKUR Sunda Wiwitan tersebut.
Marzuki pun membacakan poin-poin tersebut, yakni, masyarakat AKUR Sunda Wiwitan merupakan gugusan masyarakat yang sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. 
Menurut dia, masyarakat Sunda Wiwitan pun ikut berjuang untuk melawan penjajah Belanda.
Karenanya, keberadaan Sunda Wiwitan tidak saja legal dan sah sebagai bagian bangsa Indonesia, melainkan juga bagian dari leluhur Nusantara yang menyangga Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
"Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, masyarakat Sunda Wiwitan pun memiliki status, posisi, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat beragama serta kepercayaan yang lain," ujar Marzuki Wahid.
Kritisi Penyegelan Bakal Makam Sesepuh Sunda Wiwitan
Sejumlah kalangan yang tergabung dalam Masyarakat Cirebon Anti Diskriminasi mengkritisi penyegelan bakal makam sesepuh masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, beberapa waktu lalu.
Koordinator Masyarakat Cirebon Anti Diskriminasi, KH Marzuki Wahid, mengatakan, apapun kelasnya masyarakat di Indonesia memiliki hak yang sama di hadapan demokrasi.
Karenanya, pihaknya mengkritik Pemkab Kuningan yang menyegel pembangunan bakal makam sesepuh masyarakat AKUR Sunda Wiwitan pada 20 Juli 2020.
"Yang kami kritik penyegelan yang seharusnya tidak terjadi, karena pemerintah harus melindungi warganya yang berbeda keyakinan," kata Marzuki Wahid dalam konferensi pers di Fahmina Institute, Jalan Swasembada, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Kamis (30/7/2020).
Pihaknya juga memastikan akan membantu masyarakat AKUR Sunda Wiwitan Kuningan.
Agar Bupati Kuningan, Acep Purnama, segera membuka segel tersebut sehingga pembangunan makam sesepuh masyarakat AKUR Sunda Wiwitan, Pangeran Djatikusumah, bisa dilanjutkan.
Ia mengatakan, sudah seharusnya kalangan mayoritas melindungi kaum minoritas untuk berekspresi.
"Hari ini kami menyatakan sikap atas penyegelan pada 20 Juli 2020, sesama manusia harus saling tolong menolong," ujar Marzuki Wahid.
Dalam kesempatan itu, KH Husein Muhammad, dari Fahmina Institute juga menyampaikan, hak berkeyakinan seseorang merupakan hak asasi yang tidak bisa dipaksakan oleh siapapun.
Karenanya, menurut Husein, pihak lain seharusnya tidak berhak menghukumi.
Selain itu, masyarakat Sunda Wiwitan juga membangun bakal makam sesepuh mereka di atas lahan pribadi sehingga berhak atas lahan tersebut.
"Di alam demokrasi, kita tidak lagi bicara mayoritas atau minoritas, tapi HAM," kata Husein Muhammad.
Sejumlah elemen yang tergabung dalam Masyarakat Cirebon Anti Diskriminasi juga menandatangani pernyataan sikap.
Di antaranya, Fahmina Institute, Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan (Jancuk), Cherbon Feminist, Pemuda Lintas Iman (Pelita), Mubadalah News, Umah Ramah, WCC Mawar Balqis, Inspiration House, Caruban Nusantara, Yifos Indonesia, Gusdurian Cirebon, Ma'had Aly Kebon Jambu, dan lainnya.
Ada tujuh poin penting yang disampaikan dalam pernyatakan sikap mengenai penyegelan bakal makam sesepuh masyarakat AKUR Sunda Wiwitan tersebut.
Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: Mumu Mujahidin
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved