BREAKING NEWS Kisruh Golkar Indramayu Memuncak, Massa Kubu Daniel Cekcok dengan Kubu Syaefudin

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Kisruh di internal Partai Golkar Indramayu kembali memuncak hari ini, Jumat (24/7/2020).

//

Terlihat, puluhan relawan sesama partai berlogo pohon beringin itu terlihat saling adu argumentasi di sekretariat yang berlokasi di Jalan Veteran, Indramayu.

Diketahui ratusan relawan tersebut berasal dari kubu Syaefudin dan kubu Daniel Mutaqin Syafiuddin.

Kapolres Indramayu, AKBP Suhermanto mengatakan, mengetahui hal tersebut polisi segera hadir ke lokasi guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan.

"Pada prinsipnya kami di tengah menjaga supaya tidak terjadi benturan dari dua kubu yaitu Syaefudin dan kubu Daniel," ujar dia kepada Tribuncirebon.com.

Pantauan Tribuncirebon.com di lokasi, kejadian itu berawal saat massa dari kubu Daniel Mutaqin Syafiuddin mendatangi DPD Partai Golkar Indramayu.

Mereka memaksa masuk sekretariat namun diadang kubu dari Syaefudin.

Gerbang yang tadinya terkunci pun terlihat dibuka paksa oleh massa.

Adu argumentasi antar sesama kader partai itu pun tak terelakan, beruntung polisi segera datang dan mengamankan situasi.

Tidak diketahui secara pasti penyebab kejadian tersebut.

Hanya saja, saat dikonfirmasi, Daniel Mutaqin Syafiuddin mengaku kejadian tersebut hanya kesalahpahaman saja.

Ia menyampaikan, massa yang datang ke Sekretariat DPD Golkar Indramayu hanya ingin beraktivitas sebagaimana kader partai pada umumnya.

"Ini, kan, rumah kita sebagai kader kita ingin beraktivitas juga di Sekretariat DPD Golkar Indramayu," ujar dia.

Ia juga menampik adanya klaim menguasai dari salah satu kubu di DPD Partai Golkar Indramayu.

"Kami adalah keluarga semua tidak ada saling menduduki ini hanya miskomunikasi saja," ujarnya.

• Punya 22 Kursi di DPRD Indramayu, Golkar Terancam Tak Bisa Usung Jagoan di Pilkada 2020

Sayangkan Kedatangan Massa

Kuasa Hukum DPD Partai Golkar Indramayu, Mahpudin menegaskan aksi ratusan massa yang mendatangi sekretariat sore tadi adalah sebuah penggerudukan.

Mahpudin juga menyayangkan tindakan tidak terpuji tersebut sehingga aparat keamanan harus turun tangan mengamankan situasi.

"Kenapa disebut penggerudukan karena ada upaya paksa memasuki kantor DPD Partai Golkar Indramayu secara paksa sehingga terjadi keributan dan mengakibatkan aparat keamanan turun," ujar dia di DPRD Kabupaten Indramayu, Jumat (24/7/2020) malam.

Mahpudin juga menyayangkan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh kubu Daniel Mutaqin Syafiuddin dan Hilal Himawan yang mendatangkan massa menggeruduk sekretariat setempat.

Padahal seyogyanya, kantor tersebut adalah kantor bersama sesama kader partai dan tidak seharusnya ada upaya saling menduduki.

"Dalam kapasitas apa saudara daniel seorang anggota DPR RI dan Hilal Himawan seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mengerahkan massa untuk menyerbu DPD Partai Golkar Indramayu yang merupakan kantornya sendiri," ujar dia.

TONTON VIDEO DI SINI

Ia menegaskan, sesuai hasil Musyawarah Daerah (Musda) X pada tanggal 16 Juli 2020 kemarin adalah sah. Pihaknya pun sudah meminta kejelasan kepada DPP Partai Golkar untuk segera mengesahkan hasil Musda tersebut.

Sehingga, secara hukum kegiatan operasional atau pengurusan partai yang sah ada di pihak pengurus lama atau dalam hal ini Syaefudin yang sebelumnya berstatus sebagai Sekretaris yang kini terpilih menjadi ketua partai berdasarkan hasil Musda.

DPD Partai Golkar Indramayu juga tidak melarang kubu Mutaqin Syafiuddin bilamana ingin bersinergitas membangun partai dengan bersama-sama bergabung dalam pengurusan.

Hanya saja, cara yang dilakukannya hari ini. Disebutkan Mahpudin, tidak seharusnya dilakukan.

"Ketika hari ini kita menyaksikan peristiwa yang mengatasnamakan kader Golkar Indramayu dengan segala hormat kami sangat menyesalkan, kami sangat memprihatinkan," ujar dia.

Sementara itu, Daniel Mutaqin Syafiuddin mengaku kejadian tersebut hanya kesalahpahaman saja.

Ia menyampaikan, massa yang datang ke Sekretariat DPD Golkar Indramayu hanya ingin beraktivitas sebagaimana kader partai pada umumnya.

"Ini kan rumah kita sebagai kader kita ingin beraktivitas juga di Sekretariat DPD Golkar Indramayu," ujar dia.

Daniel Mutaqin Syafiuddin juga mengaku kurang paham dari mana massa yang datang tersebut, karena kondisi Kabupaten Indramayu yang sedang memanas sehingga menimbulkan hal tersebut.

Ditegaskan Daniel Mutaqin Syafiuddin, pihaknya menampik adanya klaim untuk menguasai dari salah satu kubu di DPD Partai Golkar Indramayu.

"Kita adalah keluarga semua tidak ada saling menduduki ini hanya miss komunikasi saja," ujarnya. 

Akan Lapor Polisi

 Imbas dari aksi penggerudukan Sekretariat DPD Golkar Indramayu hari ini, para pengurus partai mengancam akan laporkan Daniel Mutaqin Syafiuddin dan Hilal Himawan ke polisi.

//

Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum DPD Partai Golkar Indramayu, Mahpudin kepada awak media di DPRD Kabupaten Indramayu, Jumat (24/7/2020) malam.

Mahpudin menegaskan, besok para pengurus DPD Partai Golkar Indramayu akan mendatangi Mapolres Indramayu melaporkan aksi tidak terpuji tersebut.

"Ini yang kami sesalkan dan kami pertimbangkan untuk menempuh langkah langkah hukum terhadap saudara Daniel Mutaqin Syafiuddin dan Hilal Himawan yang notabenenya adalah anggota DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Barat tapi tidak mengerti etika, tidak mengerti tata organisasi," ujar dia.

Ia juga menyayangkan, kejadian yang terjadi sore tadi. Akibatnya Sekretariat DPD Partai Golkar Indramayu diambil alih oleh polisi hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Menurut Mahpudin massa yang menggeruduk Sekretariat DPD Partai Golkar Indramayu secara paksa tersebut karena ingin menguasai sekretariat partai setempat.

Mereka tidak terima atas hasil Musyawarah Daerah (Musda) X yang digelar pada 16 Juli 2020 kemarin yang memenangkan Syaefudin sebagai ketua.

Sementara itu, Daniel Mutaqin Syafiuddin mengatakan, aksi sore tadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan hasil Musda beberapa hari yang lalu.

Ia menegaskan, hasil Musda secara sepenuhnya merupakan kewenagan pimpinan dalam hal ini DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat dan DPP Partai Golkar.

Pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menilai itu sah atau tidak.

"Tapi saat ini DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat sudah membuat surat pernyataan bahwa ini tidak sah karena tidak ada perwakilan dari provinsi dan itu yang menyampaikan DPD provinsi bukan dari saya, hitam di atas putihnya juga sudah dikeluarkan oleh DPD Provinsi Jawa Barat," ujarnya.