Breaking News:

4 Petani Divonis Hukuman 1 Bulan dan 1,5 Bulan Penjara, Gara-gara Enggak Izin Garap Lahan PT Lonsum

Empat petani asal Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung dinyatakan bersalah

Editor: Fauzie Pradita Abbas
Tribuncirebon.com/Eki Yulianto
ILUSTRASI: Petani di Desa Pakubereum sedang merapihkan hasil panen, Rabu (18/9/2019). (Foto tak terkait berita) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Empat petani asal Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung dinyatakan bersalah oleh hakim di Pengadilan Negeri Bale Bandung karena terbukti menggunakan lahan untuk bertani tanpa izin.

Empat petani bernama Tatang Supriatna, Dede Simin, Engkus dan ‎Enceng dinyatakan terbukti melanggar Pasal 6 Perppu Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Menggunakan Lahan Tanpa Izin Pemilik.

Vonis untuk para petani itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Bale Bandung pada Kamis (16/7/2020),dibacakan ketua majelis hakim, Erven Langgeng Kaseh, via ponselnya.

"Sudah vonis. Tatang dihukum penjara 1 bulan, sedangkan Enceng, Engkus dan Simin 1 bulan 15 hari dengan percobaan 3 bulan. Artinya, tidak langsung dikurung, tapi percobaan selama tiga bulan tidak boleh melalukan pelanggaran apapun," ujar Rian Irawan, kuasa hukum empat petani‎.

 KRONOLOGI Mayat Bayi Diseret Anjing, Dimasukan ke Tas Kerja dan Disimpan di Kantor lalu Dikubur

Dalam pertimbangannya, kata dia, hakim menyebut bahwa para petani menggarap lahan berstatus hak guna usaha (HGU) yang dikelola oleh PT London Sumatera (Lonsum), tanpa izin. Sekalipun lahan yang dikelola itu terlantar dan tidak dikelola PT Lonsum, Simin dan kawan-kawan tidak lantas bisa menggarapnya sesuai kemauan sendiri.

Melainkan harus tetap meminta izin dan mendapat persetujuan tertulis dari pemilik lahan. Hakim juga membantah dalil dari kuasa hukum yang menjadikan hak atas tanah berfungsi sosial sebagaimana dalam Undang-undang Pokok Agraria. Karena menurut hakim, fungsi sosial atas tanah itu bersifat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, bukan perorangan.

Selain itu, fakta persidangan menyebutkan bahwa legal formal dari lahan yang dikelola petani menunjukan bahwa tanah itu berada dalam lahan HGU PT Lonsum. Sedangkan para petani tidak bisa membuktikan dasar hukum penggunaan lahan tersebut.

 Pura-pura Jadi Lelaki, Perempuan Ini Nekat Cabuli Gadis Remaja, Pernah Dipenjara Karena Kasus Serupa

"Meski dinyatakan bersalah, majelis hakim tidak langsung memerintahkan untuk dieksekusi kurungan karena kami melihat majelis hakim memperhatikan kondisi para petani," ujar dia.

Ia menyayangkan kasus itu harus berujung dengan pidana karena sebenarnya bisa diselesaikan secara musyawarah. Apalagi, kata Rian, fakta persidangan mengungkap bahwa tanah itu tidak produktif‎ sehingga diolah oleh petani.

"Jangan hanya karena keserakahan harus mengorbankan orang lain. Saksi di persidangan membenarkan tanah itu tidak produktif, kemudian diolah oleh para petani hanya saat musim kemarau karena di saat musim hujan justru jadi rawa," kata dia.

Berdasarkan surat berisi uraian singkat tindak pidana penguasaan tanah tanpa seizin yang berhak, yang dibacakan penuntut umum di Pengadilan Negeri Bale Bandung, akhir pekan lalu, kasus ini bermula saat Simin dan ketiga rekannya menggarap lahan di blok Ranca Desa Tarumajaya Kecamatan Sukasari sejak sekira 2016.

Lahan itu ditanami sayuran. Namun, penggunaan lahan itu tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT London Sumatera selaku pemilik tanah berdasarkan bukti sertifikat hak guna usaha nomor 14/Desa Tarumajaya atas nama PT Perkebunan London Sumatera Indonesia berkedudukan di Jakarta yang diterbikan kantor BPN dan masih berlaku hingga Desember 2023.

 7 Pemain Persib Bandung Belum Tes Swab, Umuh Muchtar Tanggapi Begini soal Tes Penanganan Covid-19

Di sisi lain, Simin dan ke tiga rekannya itu berdalih bahwa lahan yang digarapnya sudah diolah turun temurun. Namun, tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Dan hanya untuk memanfaatkan tanah. Sedangkan berdasarkan pengecekan ulang oleh BPN, obyek tanah yang digarap, masuk ke dalam sertifikat hak guna usaha.

Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, sehinga mengakibatkan PT Lonsum menderita kerugian materiil kurang lebih Rp 800 juta dan tidak dapat menggunakan hak sepenuhnya untuk menguasai obyek tanah tersebut. Perbuatan tersangka melanggar Pasal 6 Perppu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved