Ribuan Ojol Demo Desak Pemkot Bandung Izinkan Angkut Penumpang, Sekda: Lho Kan Sudah Diakomodasi

Selama hampir empat bulan, para driver angkutan online hanya diizinkan mengangkut barang seperti Gosend, Gofood, Grabfood dan Grabbike.

Editor: Machmud Mubarok
TribunJabar.id/Tiah SM
Perwakilan ojek online (Ojol) Kota Bandung yang berunjuk rasa diterima Asisten Perekomian dan Pembangunan Eric M. Attauriq di ruangannya, Senin (13/7). 

"Pada prinsipnya kami sudah penuhi administrasi yang disyaratkan oleh pemerintah. Surat pun sudah kirimkan setelah itu kami menunggu arahan kembali pengaktifan layanan penumpang," ujar Mawaddi, saat dihubungi, Senin (13/7/2020).

Pihak grab sebelumnya sudah dua kali bertemu dengan pemerintah Kota Bandung membahas bagaimana penerapan protokol kesehatan dari pihak aplikator jika layanan mengangkut penumpang kembali diaktifkan.

Sekda Heran

Ema Sumarna merasa heran dengan aksi damai yang dilakukan Driver Online Jawa Barat Bersatu (DJOB) di depan Kantor Wali Kota Bandung, Senin (13/7/2020).

Dalam aksi damai itu, ribuan driver ojol menuntut pemkot Bandung mengeluarkan izin mengangkut penumpang dan mencabut kewajiban rapid test bagi para driver.

Dikatakan Ema, tuntutan para driver itu sebenarnya sudah diakomodasi dalam rapat terbatas (Ratas) di ruang tengah Balai Kota Bandung, Jumat 10 Juli 2020 yang menyatakan bahwa angkutan online sudah boleh kembali mengangkut penumpang dan tidak perlu melakukan rapid test.

"Sebetulnya, dari hasil ratas kemarin itu mereka (Ojol) sudah diperbolehkan mengangkut penumpang, di dalam Perwal hasil Ratas itu kan disampaikan, kenapa hal ini tidak menjadi informasi yang dipakai oleh mereka, ya bukan masalah mereka sekarang melakukan demo dan sebagainya, tapi saya hanya menyayangkan saja, kalau membaca isi berita hari Sabtu, seharusnya mereka tidak perlu datang ke sini," ujar Ema, saat ditemui di Balai Kota Bandung, Senin (13/7/2020).

Sebenarnya, kata Ema, rapid test untuk driver itu hanya imbauan yang disampaikan dari Tim Gugus Tugas kepada Aplikator. Namun, imbauan itu ternyata dimaknai berbeda sehingga merasa terbebani.

"Namanya imbauan untuk kebaikan, tapi malah jadi keberatan dan akhirnya sama Pak Wali tidak usah (rapid teset) silakan jalan, bisa narik penumpang," katanya. 

Seharusnya, kata Ema aplikator dengan mitranya dapat berkoordinasi dulu. Sebab, kata dia, dari sisi regulasi Pemerintah Kota Bandung sudah mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat.

"Jadi kalau dari regulasi sebetulnya sudah diakomodasi oleh kita, tinggal secara teknis nanti bagaimana operator dengan para mitranya, jadi kalau dari kita sudah diperbolehkan sejak Sabtu kemarin," ucapnya.

Menurut Ema, semua syarat yang diberikan pemerintah kepada aplikator bertahap sudah dipenuhi, tinggal penerapan di lapangan dan konsistensinya yang perlu dijaga.

"Makanya saya heran, kok mereka masih datang, apa yang mau dipertanyakan, prinsipnya mereka sudah tinggal jalan. Cuma kita minta konsisten seperti waktu simulasi, mereka harus pakai pembatas, menyiapkan pelindung rambut untuk penumpang. supaya tidak bersentuhan langsung dengan helm yang dipakai, intinya jangan sampai ada sentuhan antara penumpang dengan driver," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved