Breaking News:

Pilkada Serentak

Bawaslu Jabar Awasi Ketat 8 Kota/Kabupaten Peserta Pilkada Serentak Seusai Kericuhan di Indramayu

Dalam menghadapi masa pandemi covid-19, kata dia, ini harus mengikuti anjuran pemerintah dalam menjaga atau melaksanakan protokol kesehatan.

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Ahmad Ripai
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (Kordiv-SDM) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat HM Wasikin Marzuki. 

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat melalui Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (Kordiv-SDM), HM Wasikin Marzuki mencatat sebanyak 8 Kota / Kabupaten di Jawa Barat hendak melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada, red) serentak di Bulan Desember mendatang.

“Kota atau Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada itu, adalah Kota Depok, Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Pangandaran,” ujar petugas Bawaslu ini, yang akrab disapa Hawas, saat di temui di Kantor Bawaslu Kuningan, Sabtu (27/6/2020).

Hawas mengatakan,  dari delapan daerah itu, ada lima calon perseorangan dan tiga daerah tiga calon. 

Dalam menghadapi masa pandemi covid-19, kata dia, ini harus mengikuti anjuran pemerintah dalam menjaga atau melaksanakan protokol kesehatan.

“Seperti menggunakan masker, face shield dan tetap berharap dalam pelaksanaan Pilkada tersebut berkualitas dan mengikuti aturan – aturan berlaku,” kata Hawas lagi.

Bentuk pengawasan terhadap Kota / Kabupaten jelang Pilkada, kata dia, ini menjadi tindakan Bawaslu untuk menghindari permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat.

“Pengawasan kami tetap lakukan di lapangan,” katanya.

Menyinggung soal kerusuhan hingga terjadi kerusakan di Kantor KPU Indramayu, Hawas menuturkan, ini terjadi akibat tidak jalannya komunikasi penyelenggara Pilkada dengan lingkungan masyarakat.

“Terutama mengenai pelaksanaan verifikasi faktual yang sebelumnya telah terjadwalkan terlebih dahulu. Namun di tengah jalan menyusul adanya edaran standar covid-19, sehingga pelaksanaan verfikasi faktual ditunda,” katanya.

Haikal Hassan Disemprot Politisi PDIP Deddy Sitorus, Organisasi Anda Belum Tentu Percaya Pancasila

Nenek 60 Tahun Berani Lakukan Sumpah Pocong, Enggak Terima Dituduh Dukun Santet oleh Keluarga Besar

Terlebih mereka (warga,red) yang biasa melakukan aktivitas seperti kuli bangunan, bertani dan sebagainya.

“Pada hari itu, disuruh tidak melakukan kegiatan seperti hari biasanya,sehingga dari sana timbul kekecewaan. Dan kemudian LO dari salah satu calon datang ke KPU bareng dengan masa, akhirnya terjadi kerusakan. Seperti toples pecah dan beberapa kaca bagian luar juga sama,” katanya.

Melihat dari jumlah kerusakan, kata dia, sangat disayangkan KPU melakukan kesepakatan untuk pergantian barang rusak antara kedua belah pihak.

“Ini apa-apaan, ini kan pilkada yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Setidaknya KPU melakukan kesepakatan itu jangan dua belah pihak, melainkan dengan pemerintah dan atau pihak keamanan setempat,” katanya.

Dari kejadian itu, kata dia, ini telah menjadi berita nasional dan sehingga Bawaslu RI pun melakukan kunjungan daerah sekaligus sebagai agenda supervisi. “Ini juga serangkaian dalam hari ulang tahun Bawaslu ke-7 tahun,” katanya. (*)

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved