Senin, 13 April 2026
Superhub Kota Cirebon
Selamat Datang Di SuperHub Pemerintah Kota Cirebon

Pemkab Kuningan Raih Predikat Opini WTP Bareng 4 Kota dan Kabupaten di Jabar

peraihan WTP ini bukan semata hadiah dari BPK, namun hal ini dilakukan setelah melalui audit dan pendampingan dari BPK

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Ahmad Ripai
Bupati Kuningan H Acep Purnama dan Ketua DPRD Kuningan menerima penghargaan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Jumat (26/6/2020). 

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan berhasil meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 oleh BPK RI, Jum’at (26/6/2020).

Menurut Bupati Kuningan H Acep Purnama, penerimaan penghargaan disaksikan Ketua DPRD Kuningan, Inspektur Kuningan, dan Kepala BPKAD.

“Kami menerima penghargaan raihan WTP dari BPK RI perwakilan Jawa Barat melalui agenda zoom meeting atau video conference di ruang kerja,” ungkap Acep.

Acep mengatakan, peraihan WTP ini bukan semata hadiah dari BPK, namun hal ini dilakukan setelah melalui audit dan pendampingan dari BPK dalam melaksanakan tertib administrasi sebagai penyelenggara negara di daerah.

“Alhamdulillah, berkat masyarakat dan sejumlah instrumen pemerintahan yang bekerja sangat baik, sehingga penghargaan WTP yang keenam kalinya kita bisa raih,” katanya.

Acep mengapresiasi semua pihak, termasuk kepada pihak BPK yang bersedia memberikan pendampingan dan selalu memberi kesempatan bertanya dalam rangka perbaikan-perbaikan.

“WTP itu baginya bukan berarti sebagai satu kesempurnaan dalam pekerjaannya. Tetapi, penilaian WTP ini bisa jadi pedoman Pemkab Kuningan, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama apalagi memulai kesalahan yang baru,” katanya.

Melihat dari raihan WTP, kata Acep, ini harus dan terus bagi pemerintah berupaya untuk tetap di jalur yang sesuai aturan.

“Terus dari sisi laporan keuangan, asas kepatutan, kewajaran dan prinsip akuntabilitas selalu menjadi kewajiban yang harus dijalankan,” katanya.

Rohimah Makin Lengket dengan Kiwil, Kini Sering Pamer Foto Mesra Setelah Meggy Gugat Cerai Suaminya

Haikal Hassan & Dedi Sitorus Debat RUU HIP, Politikus PDIP Berani Sebut PA 212 Belum Tentu Pancasila

Daftar Harga Sepeda Lipat 2020, Mulai dari Rp 1 Jutaan, Sepeda Lipat Polygon Hingga Pacific

Selain Kabupaten Kuningan, kata Acep, penghargaan WTP juga diraih  Kabupaten Garut, Bandung Barat, dan Sumedang.

“Tadi kebetulan pemerintah lain di Jawa Barat seperti tadi disebutkan, juga menerima penghargaan WTP sama,” ujarnya.

 Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, mengatakan bahwa penilaian pencapaian opini WTP bagi Kabupaten Kuningan yang keenam kalinya.

“Tidak bisa mudah dicapai begitu saja. Hal ini juga tidak semua daerah bisa meraih opini WTP secara berturut-turut sebanyak yang dirasakan oleh Kabupaten Kuningan,” ungkapnya.

Dia mengatakan, opini WTP ini semua bukan hadiah dari BPK. “Melainkan merupakan hasil kerja keras semua pihak termasuk Pemkab Kuningan, Lembaga DPRD, dan stakeholder lainnya," ujarnya.

Adanya Opini WTP, kata dia, mencerminkan bahwa Pemda Kuningan selalu memperhatikan kepatuhan pada aturan dalam pengelolaan APBD.

"Opini WTP ini bukan segala-galanya, bahkan jangan sampai membuat kita lengah. Hal ini juga tidak lepas dari adanya temuan, karena kami belum mendapatkan bukunya, " ungkapnya. (*)

Sumber: Tribun Cirebon
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved