Breaking News:

Epidemolog Unpad Sebut Aktivitas Pesantren saat Pandemi, Risiko Penularannya Tinggi, Ini Alasannya

Pemprov Jabar memberlakukan kebijakan Pesantren bisa memulai aktifitas belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19.

Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
Para santri saat jalani pengecekan kesehatan di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin di Desa Singaraja, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Selasa (16/6/2020). 

Di Kepgub juga melampirkan surat pernyataan kesanggupan yang harus diisi oleh pengurus pesantren.

‎"Untuk kapan pesantren mulai bisa buka, itu tidak akan pakai tanggal karena setelah diumumkan kesiapan (dari pesantren). Makanya ada surat kesanggupan," ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Mapolda Jabar, Selasa (16/6/2020).

Membolehkan pesantren buka lebih awal dibanding sekolah umum lainnya ini tampak mendahului kebijakan dari Kementerian Agama yang belum memutuskan soal operasional sekolah agama. Bahkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun belum membuka aktivitas pendidikan di sekolah umum.

Ditanya soal apakah Pemprov Jabar punya wewenang mutlak mengizinkan pesantren buka lebih dulu, ia menyebut, itu didasarkan pada sistem zonasi daerah.

"Kalau (daerahnya) sudah biru maka kegiatan boleh 90 persen dengan kewajiban melaksanakan protokol. Kalau kuning hanya 60 persen, zona merah hanya 30 persen dan hitam hanya 10 persen. Nah ini diskresi gugus tugas. Kemarin kami melihat pesantren sudah bisa asal di zona biru dan kuning. Lalu, kami koordinasikan dengan Kemenag untuk protokolnya. Pada saat dia ada di zona biru dan kuning boleh, maka panduan dari Kemenag kami sinkronkan," katanya.

 Hari Keempat PSBB Proporsional, Satu PDP Covid-19 di Majalengka Sembuh

 Di Masa Pandemi Covid-19, Jumlah Pendonor Darah di PMI Majalengka Alami Penurunan

 Kuningan Kini Zona Biru Covid-19, Siap Terapkan New Normal, Objek Wisata Bakal Dibuka Kembali

Lantas, kenapa aktivitas pesantren boleh dibuka lebih dulu sedangkan sekolah umum belakangan, kata Emil sapaan akrabnya, itu karena ada perbedaan kurikulum. Sekalipun, risiko penularan Covid 19 di sekolah umum dan pesantren tetap saja sama.

"Pesantren rata-rata dimiliki pribadi, kurikulumnya beda. Kurikulum antar pesantren A dan B dalam satu kecamatan bisa beda."

"Tapi kalau sekolah umum kan gerakannya harus satu irama karena diatur negara. Sehingga kalau ada pertanyaan kenapa pesantren boleh, karena kurikulumnya beda, start dan finishnya beda. Maka boleh dibuka duluan dengan catatan di zona hijau dan biru dan wajib melaksanakan protokol kesehatan," ujarnya.

Kepgub yang ia keluarkan sebelumnya sempat memuat aturan adanya sanksi bagi pesantren yang tidak melaksanakan protokol kesehatan saat aktivitasnya kembali dibuka. Namun, aturan sanksi itu diprotes dan akhirnya dihilangkan.

Lantas, apakah gubernur tidak merasa riskan saat tidak ada sanksi bagi pesantren yang santrinya berasal dari berbagai daerah berkumpul di satu tempat, menurutnya, pihaknya akan turun langsung ke pesantren.

"Nanti akan ada fasilitas dari Pemprov Jabar untuk pengetesan rapid tes kepada pengajar pesantren. Jadi kami ubah pola pengetesannya, tidak mandiri tapi ada bantuan. Jadi soal keamanan dan kesehatan tidak kami kompromikan," ucapnya. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved